Disdik Papua Barat Batasi Penggunaan Ponsel di Sekolah

RRI.CO.ID, Kaimana -  Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat menaruh perhatian serius terhadap maraknya dampak negatif penggunaan telepon genggam (HP) di kalangan pelajar. Pembatasan penggunaan HP di lingkungan sekolah dinilai perlu dilakukan guna mencegah terjadinya perilaku menyimpang yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Barnabas Dowansiba, S.Pd., M.Pd., mengatakan bahwa berbagai kejadian di kota-kota besar, termasuk di Jakarta dan sejumlah daerah lain, menjadi pelajaran penting bagi dunia pendidikan. Salah satunya adalah adanya siswa yang belajar secara mandiri melalui internet, namun tidak sesuai dengan tujuan pendidikan, bahkan berujung pada tindakan berbahaya.

“Dengan adanya HP dan akses informasi yang begitu luas, anak-anak bisa menciptakan hal-hal yang kurang tepat dan berisiko. Ini yang menjadi dasar bagi satuan pendidikan untuk mengurangi risiko serta pengaruh negatif terhadap siswa,” ujar Barnabas.

Ia menegaskan, pihaknya telah menyampaikan imbauan kepada seluruh kabupaten/kota agar sekolah membatasi penggunaan HP oleh siswa. Pembatasan tersebut juga merupakan atensi dari aparat kepolisian dan pihak keamanan, mengingat dunia pendidikan saat ini dinilai berada pada zona rawan akibat penggunaan HP secara masif.Menurut Barnabas, sekolah tetap dapat memperbolehkan siswa membawa HP, namun penggunaannya dibatasi hanya untuk kepentingan komunikasi dengan orang tua. Bahkan, ia menyarankan penggunaan ponsel sederhana tanpa akses internet sebagai alternatif.

“Kalau bisa, HP hanya untuk komunikasi saja. Kecuali ada tugas tertentu dari sekolah yang memang mewajibkan penggunaan perangkat tersebut,” jelasnya. Ia juga mendorong sekolah untuk melakukan pengawasan, termasuk melalui kegiatan pemeriksaan atau sweeping, serta memperkuat komunikasi antara guru, orang tua, dan komite sekolah agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Selain itu, Barnabas turut menyinggung Program Papua Cerdas Tahun 2026 yang direncanakan mengalami peningkatan signifikan. Pemerintah provinsi akan menyiapkan program khusus, terutama bagi mahasiswa Papua yang mengambil bidang strategis seperti kedokteran, disertai surat pernyataan agar setelah lulus wajib kembali mengabdi di Tanah Papua.

“Tahun ini kita mulai dengan tahapan penerimaan berkas, verifikasi, hingga penetapan peserta. Kita ingin ke depan seleksi dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah,” pungkasnya. Dengan langkah pembatasan penggunaan HP dan penguatan program pendidikan, Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap kualitas pendidikan semakin meningkat serta mampu melindungi generasi muda dari pengaruh negatif teknologi.