Wakil Bupati Kaimana Isak Waryensi Minta Dana SAMISAKA Utuh untuk Kepentingan Mas

RRI.CO.ID, Kaimana — Wakil Bupati Kaimana, Papua Barat, Isak Waryensi meminta seluruh kepala distrik dan kepala kampung mengawal pengelolaan Program Satu Miliar Satu Kampung (SAMISAKA) agar dana yang dialokasikan pemerintah dapat diterima secara utuh dan dimanfaatkan sesuai kepentingan masyarakat. Menurut Isak, pengawasan di tingkat distrik dan kampung perlu diperkuat untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai tujuan. Pemerintah daerah, kata dia, menerima sejumlah informasi mengenai pelaksanaan SAMISAKA yang perlu menjadi perhatian bersama.

“Kami juga mendengar banyak informasi. Ketakutan kami jangan sampai program SAMISAKA ini tidak bisa berjalan dengan baik,” kata Isak saat memberikan sambutan dalam rapat koordinasi di GOR Kaimana, Senin (7/9/2026).

Ia menjelaskan, kepala distrik memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan program di setiap kampung. Fungsi monitoring tersebut diperlukan agar penyaluran dan pemanfaatan anggaran tetap berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.

Isak menegaskan, pembagian dana SAMISAKA telah memiliki ketentuan dan harus dilaksanakan berdasarkan regulasi. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat diminta tidak mengubah mekanisme yang telah disepakati.

“Di situ ada 60 persen, ada 20 persen dan 20 persen sisa. Semua sudah masuk kepada pengurus dan nanti akan diatur sesuai regulasi, sesuai aturan yang sudah diputuskan. Saya berharap jangan keluar dari situ,” tegasnya.

Wakil Bupati juga memastikan Pemkab Kaimana tetap berkomitmen menjalankan program SAMISAKA dengan alokasi Rp1 miliar untuk setiap kampung, meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.

“Memang kita tidak tahu negara ini akan ada efisiensi, tetapi program pemerintah daerah yaitu kita sepakat satu kampung satu miliar,” katanya.

Isak mengakui pelaksanaan SAMISAKA mengalami keterlambatan. Namun, ia menilai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan proses dan tidak terlepas dari berbagai tantangan dalam pelaksanaannya.

Ia berharap program tersebut dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga akan mengevaluasi pemanfaatan anggaran agar tidak hanya berorientasi pada kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat.

Menurut Isak, pembangunan fisik juga perlu mendapat perhatian dalam pemanfaatan program tersebut. Hal itu mengingat masih terdapat masyarakat yang tinggal dalam satu rumah bersama beberapa keluarga.

“Kita akan berusaha bagaimana sehingga bisa masuk juga untuk pembangunan fisik,” ujarnya.

Dalam proses pencairan dana, Isak mengingatkan para pendamping kabupaten dan kepala kampung agar mengikuti mekanisme yang telah ditentukan. Setelah dana dicairkan melalui bank, kepala kampung diminta segera menyerahkannya kepada pengurus yang telah ditetapkan.

“Ketika pencairan dari bank, kepala kampung nanti akan serahkan uang ini ke pengurus. Tidak bisa kepala kampung pegang anggaran ini. Kepala kampung tidak punya hak untuk membagi atau mengatur,” tegasnya.

Ia juga meminta masyarakat maupun pihak terkait segera melaporkan kepadanya apabila terdapat upaya mencampuri pengelolaan dana yang diperuntukkan bagi masyarakat tersebut.

“Kalau ada yang coba-coba untuk mencampuri di situ, lapor ke saya. Uang ini untuk masyarakat,” katanya.

Meski pengelolaan dana berada pada pengurus yang telah ditentukan, kepala kampung tetap diminta memberikan dukungan dan melakukan pengawalan agar seluruh rangkaian program dapat terlaksana dengan baik.

Isak secara khusus meminta kepala distrik menjalankan fungsi monitoring dan pengawasan secara maksimal. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang menghambat pelaksanaan SAMISAKA karena program tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Distrik juga begitu, lakukan monitoring. Pengawasan harus dengan baik. Jangan ada yang menghambat-hambat. Ini untuk masyarakat,” ujarnya.

Ia mengingatkan seluruh pihak bahwa masyarakat akan menjadi penilai terhadap kinerja pemerintah, termasuk penyelenggara pemerintahan di tingkat kampung. Karena itu, pengelolaan program harus dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan.

“Untuk kepala kampung, mari kawal ini dengan baik. Kawal SAMISAKA ini dengan baik,” katanya.

Isak menambahkan, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran untuk penyaluran SAMISAKA tahap kedua. Dengan adanya penyaluran tersebut, alokasi program SAMISAKA di setiap kampung akan digenapkan menjadi Rp1 miliar sesuai komitmen Pemerintah Kabupaten Kaimana.