Fraksi Otsus Soroti Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kaimana

RRI.CO.ID, Kaimana - Fraksi Otonomi Khusus DPRK Kaimana memberikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya terkait pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Catatan tersebut disampaikan Fraksi Otonomi Khusus melalui juru bicara Sarifa Aituarauw dalam rapat paripurna DPRK Kaimana dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2025.

Dalam pandangannya, Fraksi Otonomi Khusus menyoroti data rencana dan realisasi berdasarkan klasifikasi serta jenis belanja pada sektor ekonomi masyarakat yang bersumber dari Dana Otsus yang bersifat umum. Pada belanja barang dan jasa, pagu anggaran tercatat sebesar Rp.10.634.760.200.

Fraksi Otsus meminta pemerintah daerah dapat mempresentasikan capaian afirmasi terhadap Orang Asli Papua sebagai prioritas utama penerima manfaat dalam laporan tahunan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus. Menurut fraksi, indikator keberhasilan penggunaan Dana Otsus harus terlihat dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi lokal masyarakat.

Salah satu sorotan diarahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Fraksi Otsus menilai penggunaan Dana Otsus sebesar 1 persen untuk Papua bidang administrasi pemerintahan belum tepat sasaran apabila diarahkan untuk kegiatan yang bersifat rutin.

Anggaran tersebut digunakan pada program penunjang administrasi pemerintahan daerah kabupaten/kota, khususnya kegiatan administrasi kepegawaian daerah melalui subkegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi. Nilai anggaran yang dialokasikan mencapai Rp.562.558.600 dengan target 99 orang, termasuk perjalanan dinas konsultasi dan belanja penginapan.

Fraksi Otonomi Khusus mempertanyakan penggunaan Dana Otsus untuk pembiayaan kegiatan tersebut karena dinilai berpotensi menjadi belanja rutin. Terlebih, program serupa kembali dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2026 sesuai RKPD dengan anggaran sebesar Rp.192.500.000.

Menurut Fraksi Otsus, penggunaan Dana Otsus semestinya lebih diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung dan lebih tepat sasaran bagi Orang Asli Papua, terutama dalam mendukung peningkatan kesejahteraan serta kemandirian ekonomi masyarakat.

Selain itu, Fraksi Otonomi Khusus meminta perhatian pemerintah daerah, khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindakop), untuk segera memperhatikan dan menyelesaikan pembayaran logistik pembangunan Pasar Rakyat Ururu, Distrik Yamor.

Pembangunan pasar tersebut disebut menggunakan sumber pembiayaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Otsus sebesar 1,25 persen untuk bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan nilai Rp1.798.160.000.

Fraksi Otsus juga berharap setiap bantuan yang bersumber dari Dana Otsus untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua dapat diberikan secara tepat sasaran. Tidak hanya bantuan modal, pemerintah juga dinilai perlu memberikan pendampingan secara berkelanjutan kepada pelaku usaha, khususnya usaha berskala mikro.

Pendampingan tersebut dinilai penting agar bantuan yang diberikan tidak berhenti pada penyaluran anggaran, tetapi mampu mendorong penerima manfaat meningkatkan kapasitas usaha, mengembangkan produk, memperluas pasar, serta meningkatkan pendapatan keluarga.

Fraksi Otonomi Khusus selanjutnya meminta pemerintah daerah memberikan kesempatan yang adil kepada Orang Asli Papua untuk terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keterlibatan tersebut diharapkan berlaku terhadap pengadaan yang bersumber dari Dana Otsus maupun sumber pembiayaan pemerintah lainnya.

Fraksi Otsus menegaskan bahwa kebijakan afirmasi dalam Otonomi Khusus harus diwujudkan melalui program yang benar-benar menyentuh masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan Dana Otsus di bidang pemberdayaan ekonomi diharapkan mampu memperkuat peran masyarakat asli Papua dalam aktivitas ekonomi sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana.