RRI.CO.ID. Kaimana - Ketua DPRK Kaimana, Roby D Samangun menyebutkan bahwa Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 DPRK telah menyelesaikan seluruh rangkaian kerja evaluasi dan resmi menyerahkan hasilnya kepada pimpinan dewan. Pernyataan tersebut disampaikan kepada wartawan usai rapat paripurna di Auditorium DPRK Kaimana, sekitar pukul 14.00 WIT.

Ia menjelaskan, hasil kerja Pansus merupakan rangkuman pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran berjalan. Menurutnya, pimpinan DPRK akan segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan menyerahkannya kepada Bupati sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Roby mengungkapkan bahwa dalam proses pembahasan, Pansus menemukan sejumlah catatan penting serta rekomendasi berdasarkan hasil peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan program kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Temuan tersebut mencakup aspek efektivitas program, pelayanan publik, hingga optimalisasi penggunaan anggaran.

Ia menegaskan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi itu akan dilampirkan secara resmi kepada pemerintah daerah agar menjadi bahan perbaikan ke depan. “Hasilnya sudah ada, dan memang dari kerja pansus ditemukan beberapa catatan penting dari pelaksanaan program OPD yang harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Roby menambahkan bahwa sesuai ketentuan regulasi, DPRK memiliki batas waktu 30 hari kerja untuk menyampaikan rekomendasi LKPJ kepada pemerintah daerah. Karena itu, sebelum pukul 24.00 WIT pada hari yang sama, dokumen rekomendasi akan diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kaimana.

Ia berharap seluruh OPD dapat menjadikan rekomendasi Pansus sebagai bahan evaluasi serius guna meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan. Dengan perbaikan yang maksimal dan optimal, DPRK berharap ke depan tidak lagi ditemukan persoalan serupa sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.