Bupati Kaimana Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

RRI.CO.ID. Kaimana - Bupati Kaimana, Drs Hasan Achmad, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kaimana dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah saat menyampaikan sambutan pada penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, Manokwari, baru-baru ini.

Dalam sambutannya, Bupati Hasan Achmad menyampaikan bahwa penyerahan LKPD merupakan agenda konstitusional sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, penyampaian laporan keuangan tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Ia menjelaskan, laporan keuangan yang diserahkan mencakup tujuh komponen utama, yakni Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Seluruh dokumen tersebut disusun sebagai gambaran menyeluruh kondisi pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2025.

Bupati juga mengakui bahwa laporan yang disampaikan masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kaimana berharap tim pemeriksa BPK dapat memberikan bimbingan, arahan, serta pemeriksaan yang komprehensif agar tata kelola keuangan daerah tetap berjalan sesuai ketentuan dan berada pada jalur yang benar.

Ia menegaskan pemerintah daerah siap bersikap kooperatif selama proses audit berlangsung dengan menyediakan seluruh data yang dibutuhkan secara terbuka. Hasil pemeriksaan BPK diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas opini terhadap LKPD Kabupaten Kaimana pada tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, Agus Priyono, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kaimana atas kerja keras dan komitmen dalam menyelesaikan laporan keuangan daerah secara utuh. Menurutnya, BPK memahami adanya berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah, namun laporan keuangan tetap berhasil disampaikan sesuai tahapan.

Ia menambahkan, BPK RI telah menerima dokumen LKPD Kabupaten Kaimana dan akan segera menindaklanjutinya melalui pemeriksaan lapangan sesuai jadwal yang direncanakan. Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kaimana.