RRI.CO.ID, Kaimana - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat memfasilitasi kegiatan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kaimana tentang Pedoman Pelaksanaan Program Prioritas Satu Milyar Satu Kampung, Rabu 11 Februari 2026. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 1 Kanwil Kemenkum Papua Barat.

Berdasarkan rilis Kanwil Kemenkum Papua Barat yang diterima melalui grup WhatsApp resmi pada 11 Februari 2026, harmonisasi tersebut merupakan bagian dari tahapan pembentukan produk hukum daerah. Proses ini bertujuan untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Ranperbup agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Kaimana Isak Waryensi, Sekretaris Daerah Donald Wakum, Ketua DPRK Kaimana, serta perwakilan Inspektorat, BPKAD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), dan Bappeda Kabupaten Kaimana.

Turut hadir secara virtual Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Papua Barat, Muhayan. Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Kanwil Kemenkum Papua Barat, Soleman Lilingan, hadir langsung bersama Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan yang dipimpin Perancang Ahli Muda, Hamid Badilah.

Dalam pembahasan, tim perancang bersama pemerintah daerah melakukan pendalaman materi muatan rancangan peraturan, penyesuaian redaksional, serta penyempurnaan norma. Langkah ini dilakukan untuk memastikan substansi Ranperbup tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta menghindari potensi multitafsir dalam implementasinya.

Melalui proses harmonisasi ini, Ranperbup tentang Pedoman Pelaksanaan Program Prioritas Satu Milyar Satu Kampung diharapkan segera difinalisasi. Dengan demikian, pelaksanaan program tersebut dapat berjalan efektif, akuntabel, transparan, dan tepat sasaran dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung di Kabupaten Kaimana.