Fraksi Otsus DPR Papua Barat Siapkan FGD Hak OAP

  • 16 Mar 2026 18:46 WIB
  •  Kaimana

RRI.CO.ID, Kaimana – Hak politik Orang Asli Papua (OAP) akan menjadi topik utama dalam Focus Group Discussion (FGD) yang segera digelar Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat dalam waktu dekat. Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Mudasir Bogra, mengatakan FGD tersebut akan melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk Majelis Rakyat Papua (MRP), tokoh adat, Lembaga Masyarakat Adat (LMA), tokoh perempuan, serta kalangan pemuda.

“Kami akan duduk bersama membicarakan isu yang kini menjadi sorotan di Papua, yakni hak politik orang asli Papua,” ujar Mudasir saat berada dikaimana. Ia menjelaskan, rencana pelaksanaan FGD tersebut berkaitan dengan agenda revisi Peraturan Daerah Khusus Nomor 24 Tahun 2022 tentang Orang Asli Papua.

Menurutnya, perdebatan mengenai hak-hak OAP masih terus berlangsung sehingga perlu dipertegas kembali melalui regulasi yang lebih jelas. “Perdebatan soal hak-hak OAP masih berlangsung dan perlu dipertegas kembali. Hal ini penting untuk memastikan keterlibatan OAP dalam Pemilu mendatang,” jelasnya.

Mudasir menegaskan bahwa perjuangan memperkuat hak politik OAP tidak cukup hanya melalui revisi Perdasus. Ia menilai perlu ada langkah bersama untuk mendorong revisi Undang-Undang Pemilu Indonesia.

“Harapannya, syarat pencalonan kepala daerah tidak hanya berlaku di tingkat gubernur, tetapi juga di tingkat kabupaten, yakni bupati dan wakil bupati,” tegasnya.Ia menambahkan, upaya tersebut menjadi pekerjaan besar bagi Fraksi Otsus DPR Papua Barat dan perlu diperjuangkan bersama oleh DPR di seluruh wilayah Tanah Papua.

“Ke depan, kami berharap ada asosiasi yang dibentuk bersama, baik MRP maupun DPRP se-Tanah Papua, untuk menyuarakan persoalan ini,” kata Mudasir.

Mudasir berharap perjuangan hak politik OAP dapat dilakukan melalui mekanisme konstitusi sehingga memperoleh perhatian serius dari pemerintah pusat.

“Dengan begitu, pemerintah pusat bisa mengakomodir dalam Undang-Undang Pemilu pada Pilkada mendatang, agar hak politik Orang Papua benar-benar terjamin,” ujarnya.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....