KBRN, Kaimana: Masyarakat Kabupaten Kaimana mendesak aparat penegak hukum, dalam hal ini Polres Kaimana, untuk segera menindak tegas dugaan permainan kotor dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU Krooy.

Pasalnya, penyaluran BBM jenis Pertalite di SPBU tersebut diduga tidak sesuai peruntukannya. Warga menilai sebagian besar BBM subsidi dibeli dengan harga resmi, namun kemudian dijual kembali oleh pelaku usaha di sepanjang jalan hingga keluar daerah dengan harga mencapai Rp 20.000 per liter.

Tak hanya itu, warga juga mempertanyakan sistem penggunaan barcode yang diterapkan oleh pihak manajemen SPBU. Sesuai ketentuan, barcode hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda empat dan enam untuk mengakses BBM subsidi. Namun, di lapangan ditemukan bahwa barcode tersebut juga digunakan oleh individu atau perseorangan tanpa kendaraan.

Kapolres Kaimana, AKBP Satrio Dwi Dharma, S.Ik, saat dikonfirmasi mengaku kaget dengan temuan tersebut. “Setahu saya, barcode itu untuk kendaraan. Tetapi kalau untuk manusia, nanti kita cek dulu, bagaimana bisa dipergunakan, apakah hal ini diketahui oleh pemerintah ataukah ada unsur lain,” ujarnya.

Kapolres juga menegaskan akan menyelidiki lebih lanjut terkait adanya oknum-oknum yang menjadikan SPBU sebagai ladang mata pencaharian pribadi, yang berdampak pada distribusi BBM subsidi kepada masyarakat yang berhak.

“Kami akan mendalami lebih lanjut untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran. Kepentingan masyarakat harus dikedepankan,” tegasnya.

Masyarakat berharap langkah tegas dari aparat hukum dapat segera menghentikan praktik-praktik curang yang merugikan hak rakyat kecil tersebut.