Flobamora Kaimana Dikukuhkan, Pengurus Baru Diminta Jaga Persaudaraan

RRI.CO ID, Kaimana - Ketua Perkumpulan Rumah Besar Flobamora (PRBF) Papua Barat, Clinton Tallo, mengukuhkan Pengurus Flobamora Kabupaten Kaimana periode 2026–2031 di Gedung Pertemuan Krooy, Kaimana. Pengukuhan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, kebersamaan, persaudaraan, serta semangat gotong royong keluarga besar masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berada di Kabupaten Kaimana.

Prosesi diawali dengan pembacaan surat keputusan dan pengucapan sumpah janji pengurus. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata serta penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Flobamora dan BPJS sebagai bagian dari penguatan kerja sama organisasi.

Dalam sambutannya, Clinton Tallo menegaskan bahwa pengukuhan kepengurusan baru bukan sekadar seremoni organisasi. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari estafet kepemimpinan sekaligus penyerahan amanah kepada mereka yang dipercaya mengemban tanggung jawab selama lima tahun ke depan.

“Amanah ini bukan milik pribadi maupun kelompok tertentu, tetapi merupakan kepercayaan seluruh keluarga besar Flobamora Kabupaten Kaimana,” ujar Clinton.

Ia mengatakan, kepengurusan sebuah organisasi tidak semestinya dibangun berdasarkan kedudukan maupun kemampuan ekonomi. Kepercayaan yang diberikan anggota harus dijawab melalui ketulusan, niat baik, integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan setiap program.

“Pengurus dipilih bukan karena kedudukan atau harta, tetapi karena kepercayaan yang diberikan. Amanah yang dipercayakan harus dijalankan dengan hati yang tulus, niat yang baik, dan penuh tanggung jawab,” katanya.

Clinton juga mengingatkan bahwa Flobamora bukan hanya wadah berkumpulnya masyarakat asal NTT di tanah rantau. Lebih dari itu, organisasi tersebut diharapkan menjadi rumah bersama yang menjaga ikatan persaudaraan, kebudayaan serta kepedulian antarsesama.

Karena itu, ia meminta pengurus yang baru dikukuhkan membangun komunikasi yang dekat dengan seluruh anggota, mendengar aspirasi dan memahami berbagai persoalan yang dihadapi warga. Setiap persoalan, kata dia, perlu dicari jalan keluarnya melalui kebersamaan.

“Jangan merasa lebih tinggi dari siapa pun. Kita semua berasal dari tempat yang sama dan saling membutuhkan,” tegasnya.

Integritas juga menjadi perhatian Clinton dalam menjalankan roda organisasi. Ia meminta seluruh pengurus bekerja secara jujur, terbuka dan bertanggung jawab karena setiap keputusan yang diambil dapat membawa dampak bagi keluarga besar Flobamora.

“Semangat gotong royong, saling membantu dan saling menguatkan harus terus dipelihara agar menjadi jembatan yang mempererat hubungan persaudaraan antara masyarakat NTT dan masyarakat di wilayah Papua Barat,” harapnya.

Ia turut mengajak seluruh warga Flobamora memberikan dukungan kepada kepengurusan baru melalui masukan yang konstruktif. Perbedaan pandangan, termasuk dalam persoalan politik, menurutnya tidak boleh menjadi alasan untuk memutuskan hubungan persaudaraan yang telah terbangun.

Clinton berharap Pengurus Flobamora Kaimana periode 2026–2031 mampu menjalankan mandat organisasi secara baik sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pemerintah daerah. “Kalau ada kekurangan, mari kita perbaiki, karena kebersamaan adalah kekuatan kita,” pungkasnya.

Adapun susunan Pengurus PRBF-NTT Kabupaten Kaimana periode 2026–2031 yakni Yohanes Dasantos Ebang sebagai Ketua, Simeon Modeheru sebagai Wakil Ketua I dan Markus Nong Geronpun sebagai Wakil Ketua II.

Untuk sekretariat, posisi Sekretaris dipercayakan kepada Hermansius Jorsen, didampingi Laurensius Mitan sebagai Sekretaris I dan Yohanes Fizer P. sebagai Sekretaris II.

Sementara jabatan Bendahara diisi Maria Desiana Bou, didampingi Marice Selitubun sebagai Bendahara I, Angelina Fitria Lamawuran sebagai Bendahara II dan Ana Irianti Ina Galot sebagai Bendahara III.

Dalam menjalankan program organisasi, kepengurusan tersebut diperkuat sejumlah bidang, meliputi Pendidikan dan Pengembangan, Hukum dan Advokasi, Pemuda dan Olahraga, Pendidikan dan Pelatihan, Humas dan Kemitraan, Budaya dan Seni Daerah, Pembangunan dan UKM, Kesehatan, serta Pemberdayaan Perempuan.