RRI.CO.ID, Kaimana - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kaimana menegaskan komitmennya untuk melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Laporan Realisasi APBD Semester I Tahun 2026 secara profesional, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Ketua DPRK Kaimana, Robby Daud Samangun, mengatakan pembahasan dokumen pertanggungjawaban APBD merupakan salah satu fungsi strategis DPRK dalam menjalankan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, setiap tahapan pembahasan akan dilakukan secara cermat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, DPRK tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga memastikan setiap penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaimana.

"DPRK Kaimana berkomitmen melaksanakan pembahasan secara profesional, transparan, dan akuntabel agar seluruh proses berjalan sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Robby.

Ia menjelaskan, setelah dokumen Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 dan Laporan Realisasi APBD Semester I Tahun 2026 diterima dari pemerintah daerah, DPRK akan melakukan pembahasan internal melalui alat kelengkapan dewan sebelum dilanjutkan dengan pembahasan bersama pihak eksekutif.

Robby menegaskan, pembahasan tersebut bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah, mengidentifikasi berbagai kendala, serta merumuskan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.

Menurutnya, sinergi antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten Kaimana sangat diperlukan agar proses pembahasan dapat berlangsung tepat waktu, objektif, dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat.

DPRK juga berharap proses evaluasi terhadap pelaksanaan APBD dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin baik, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah.