RRI.CO.ID, Kaimana – Tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kaimana menjadi perhatian serius karena salah satu penyumbang terbesar justru berasal dari kendaraan dinas milik pemerintah daerah. Kepala Kantor Samsat Kaimana, Andi Kusuma, mengatakan kondisi tersebut merupakan ironi mengingat pemerintah seharusnya menjadi contoh dalam ketaatan membayar pajak. Namun, dalam praktiknya, kendaraan dinas masih mendominasi daftar tunggakan pajak kendaraan bermotor di daerah itu.

Menurut Andi, anggaran pembayaran pajak kendaraan dinas sebenarnya telah dialokasikan dalam dokumen anggaran masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Akan tetapi, pelaksanaannya kerap terkendala karena anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan lain yang dianggap lebih mendesak.

Ia menjelaskan, persoalan tunggakan pajak kendaraan dinas tidak hanya berkaitan dengan administrasi keuangan, tetapi juga menyangkut komitmen moral serta tata kelola pemerintahan yang baik. Keterlambatan pembayaran pajak berdampak langsung terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Andi menilai rendahnya kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas turut memengaruhi capaian penerimaan daerah. Selain itu, kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas pemerintah dalam mendorong masyarakat agar patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Menurutnya, keteladanan aparatur pemerintah menjadi faktor penting dalam membangun kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Karena itu, ia berharap seluruh OPD dapat lebih memperhatikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas guna mendukung peningkatan PAD Kabupaten Kaimana.