RRI.CO.ID, Kaimana - Pemerintah Kabupaten Kaimana melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengambil langkah cepat mengurangi debit air yang menggenangi sejumlah wilayah akibat curah hujan tinggi beberapa waktu terakhir.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kaimana, Agustinus Tanyong, S.T., menjelaskan bahwa penanganan banjir saat ini masih bersifat darurat sambil menyiapkan solusi permanen melalui pembangunan sistem drainase terpadu.

Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan utama dalam penyelesaian persoalan banjir secara menyeluruh.

"Kemungkinan besar APBD kita tidak cukup. Karena itu masterplan drainase akan kita bawa ke Jakarta agar mendapat dukungan dari APBN, termasuk bantuan dari pemerintah provinsi," ujar Agustinus saat ditemui di Kaimana.

Ia menegaskan bahwa perencanaan teknis menjadi syarat penting sebelum pemerintah daerah mengusulkan bantuan anggaran ke pemerintah pusat.

"Kalau kita tidak punya perencanaan, kita mau bawa apa ke sana untuk penanganan banjir? Karena itu kita fokus dulu menyusun masterplan yang jelas," katanya.

Sebagai langkah awal, pemerintah daerah telah menurunkan satu unit alat berat ekskavator guna membuka jalur aliran air dan mengurangi genangan di titik terdampak.

"Untuk hari ini Pak Wakil sudah menurunkan satu ekskavator sebagai penanganan darurat. Namun untuk solusi permanen kita membutuhkan kanal-kanal dan sistem drainase yang terpolah serta tersusun dengan baik," jelasnya.

Agustinus mengakui, penanganan saat ini baru dilakukan pada satu titik prioritas, sementara lokasi lain akan ditangani secara bertahap sesuai kemampuan daerah.

"Se-bisanya kita tangani semua titik kalau memungkinkan, tetapi semuanya menyesuaikan kemampuan anggaran. Tidak mungkin kita bekerja tanpa dukungan dana," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap keterlibatan pimpinan daerah yang turun langsung ke lapangan memantau kondisi masyarakat terdampak banjir.

"Pak Wakil sudah turun langsung melihat kondisi di lapangan. Kita semua berusaha maksimal, namun pemerintah daerah belum bisa menjanjikan penyelesaian secara total dalam waktu cepat," tambahnya.

Menurut Agustinus, langkah yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari tahapan mitigasi bencana untuk mengurangi dampak banjir sembari menunggu realisasi pembangunan sistem drainase permanen.