RRI.CO.ID, Kaimana - Anggota DPR Papua Barat Fraksi Otonomi Khusus, Mudasir Bogra, menanggapi aksi pemalangan kantor distrik oleh masyarakat di wilayah Yamor yang sempat menjadi perhatian publik. Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara bijaksana melalui dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Menurut Mudasir, aksi tersebut diduga dipicu kekecewaan masyarakat, khususnya dari suku Miere, terkait hasil seleksi tenaga CPNS Formasi 2021 yang tidak meloloskan perwakilan dari wilayah mereka. Kondisi itu dinilai perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial di tengah masyarakat.
“Saya juga sempat mengikuti persoalan yang sempat viral kemarin di Yamur dan berharap ini bisa diselesaikan dengan baik. Saya prihatin kalau ternyata bentuk kekecewaan itu terjadi karena memang ada jatah dari masyarakat mereka atau anak-anak mereka dari wilayah suku Miere yang tidak ada yang lulus kemarin ke tes CPNS,” ujarnya.
Ia menilai panitia seleksi juga tidak dapat sepenuhnya disalahkan, karena proses kelulusan tentu mengacu pada persyaratan kompetensi dan standar yang telah ditetapkan. Namun demikian, menurutnya tetap diperlukan kebijakan yang lebih arif agar semua kelompok masyarakat merasa terakomodasi.
“Memang kita juga tidak bisa serta-merta salahkan panitia, mungkin kekuatannya seperti itu, atau secara standar kelulusan belum memenuhi syarat. Tapi paling tidak butuh kebijakan lebih arif dan bijaksana sehingga ada keseimbangan dan keadilan di antara masyarakat kita di tujuh sampai delapan wilayah suku,” katanya.
Mudasir menegaskan pentingnya pendekatan komunikasi yang konstruktif untuk meredam ketegangan sosial, sekaligus mencari solusi terbaik tanpa merugikan pihak manapun. Ia juga berencana melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah guna mencari jalan keluar yang adil.
“Bagian ini mungkin nanti pada waktu yang baik kami akan komunikasi juga dengan pimpinan daerah atau bupati supaya ada solusi yang baik untuk semua pihak,” tambahnya.
Ia berharap masyarakat tetap menjaga situasi keamanan dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu pelayanan publik. Menurutnya, aspirasi masyarakat merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, namun penyampaiannya perlu dilakukan secara damai dan melalui mekanisme yang tepat.
Peristiwa tersebut diharapkan menjadi pembelajaran bersama bagi semua pihak untuk memperkuat transparansi, komunikasi, serta kebijakan yang berkeadilan dalam setiap proses rekrutmen maupun pelayanan publik di daerah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....