RRI.CO.ID, Kaimana - Anggota DPR Provinsi Papua Barat dari Fraksi Otonomi Khusus keterwakilan unsur adat Kaimana, Mudasir Bogra, menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat adat secara efektif dalam penyelesaian persoalan batas wilayah antarkampung guna mencegah potensi konflik di masa mendatang.

Hal tersebut disampaikan saat melaksanakan reses masa sidang pertama Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Kaimana, Rabu 18 Februari 2026. Ia menilai pendekatan formal semata tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan batas wilayah yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat.

Menurutnya, penyelesaian harus dilakukan melalui pendekatan kultural dengan melibatkan masyarakat adat secara langsung, seperti pertemuan bersama atau musyawarah adat, sehingga menghasilkan kesepakatan yang benar-benar diterima semua pihak.

Ia mengungkapkan, persoalan batas wilayah tidak hanya terjadi pada satu wilayah, tetapi juga berpotensi muncul di beberapa kampung lain, seperti wilayah Madewana dengan Bahan, maupun Sukumi dengan Miri atau Napiti. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar tidak menimbulkan benturan di kemudian hari.

Mudasir mengingatkan, konflik bisa saja terjadi ketika suatu wilayah memiliki potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomi. Karena itu, penyelesaian batas wilayah sejak dini dinilai penting agar tidak memicu perebutan antar kelompok masyarakat adat.

Ia juga menegaskan bahwa tanggung jawab penyelesaian persoalan tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada lembaga adat. Menurutnya, dewan adat memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari sisi pendanaan maupun tenaga pendukung, sehingga diperlukan kerja kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan DPR.

Selain itu, ia berharap anggota DPR Otonomi Khusus di tingkat kabupaten dapat lebih aktif berdiskusi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga persoalan yang sebenarnya menjadi kewenangan kabupaten dapat diselesaikan di tingkat lokal tanpa harus selalu dibawa ke provinsi. Melalui sinergi tersebut, ia optimistis penyelesaian batas wilayah dapat berjalan lebih baik serta menjaga keharmonisan masyarakat adat di Kabupaten Kaimana.