RRI.CO.ID, Kaimana - Ketua Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPR Papua Barat, Mudasir Bogra, saat melaksanakan reses masa sidang pertama di Kabupaten Kaimana dan dengan menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan tersebut berlangsung saat kunjungan kerja anggota DPR Papua Barat ke daerah tersebut.
Kepada wartawan, disela kesibukan resesnya, Mudasir menyampaikan bahwa program MBG merupakan kebijakan pemerintah pusat, namun persoalan yang muncul di berbagai daerah dinilai memiliki pola yang hampir sama. Ia menyebut kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Kaimana, tetapi juga di sejumlah wilayah lain di Tanah Papua.
“Terkait dengan MBG ini karena program pusat, tetapi persoalannya hampir sama. Yang kami dengar di Kaimana maupun di daerah lain, kondisinya serupa,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil temuan selama reses akan dibawa dalam rapat internal DPR Papua Barat di Manokwari untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan mendorong pembahasan hingga ke tingkat pengambil kebijakan nasional. “Tentu kami akan sampai ke Manokwari untuk rapat internal dalam DPR, guna memutuskan metode apa yang akan dilakukan untuk melanjutkan persoalan ini sampai ke pusat,” katanya.
Menurutnya, evaluasi terhadap program MBG perlu dilakukan secara menyeluruh, terutama menyangkut kualitas makanan dan dampaknya bagi kesehatan siswa. Ia mengingatkan agar program tersebut tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi anak-anak sekolah akibat pengelolaan konsumsi yang kurang tepat.
“Pada prinsipnya program ini perlu dikoreksi ulang sehingga siswa-siswa kita bisa menikmati makanan secara sehat. Jangan sampai orang makan tetapi justru menimbulkan keracunan,” tegasnya.
Mudasir juga menyoroti aspek tata kelola program agar tidak hanya berfokus pada distribusi makanan, tetapi turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Ia menilai keterlibatan masyarakat kampung dalam penyediaan bahan pangan maupun pengelolaan dapur dapat meningkatkan kesejahteraan warga.
“Harus dicari pola terbaik untuk melibatkan masyarakat. Misalnya dapur di kampung-kampung dengan bahan dari hasil kebun masyarakat, sehingga petani juga terdorong pendapatannya dan masyarakat tidak hanya menjadi penonton,” ucapnya.
Ia berharap ke depan pelaksanaan program MBG dapat lebih selektif, transparan, dan berbasis potensi lokal daerah, sehingga tujuan peningkatan gizi anak sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat tercapai secara optimal.