RRI.CO.ID, Kaimana - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Barat dinilai perlu mendapat evaluasi menyeluruh menyusul adanya laporan dugaan keracunan makanan pada siswa penerima manfaat. Pemerintah provinsi mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam tata kelola pengadaan bahan pangan, khususnya ikan, yang harus segera dibenahi.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat, Dr. Origenes Ijie, SE., MM, Kepada wartawan di Lapangan apel Kantor Gubernur Papua Barat Senin 2 Februari 2026 mengatakan program MBG sejatinya telah dirancang melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kelautan. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kelemahan pada aspek koordinasi dan pengawasan.
“Kami mempertanyakan kenapa masih muncul persoalan, termasuk adanya siswa yang mengalami keracunan. Padahal ikan yang digunakan seharusnya melalui uji laboratorium,” ujar Origenes. Ia menjelaskan, fasilitas uji laboratorium ikan saat ini tersedia di Kaimana, Fakfak, dan Manokwari. Mekanisme idealnya, ikan hasil tangkapan nelayan disimpan terlebih dahulu di cold storage milik pemerintah, kemudian didistribusikan kepada pengelola dapur MBG. Namun di lapangan, sebagian pengelola masih membeli ikan langsung dari pasar tanpa melalui jalur resmi tersebut.
“Seharusnya tidak beli dari pasar. Ini menunjukkan masih kurangnya koordinasi dengan pengelola dapur MBG yang sudah ditunjuk,” tegasnya. Sebagai langkah perbaikan, Dinas Perikanan dan Kelautan mulai melakukan survei ke dapur-dapur penyedia makanan MBG. Dari hasil pengecekan, pemerintah menemukan perlunya pelibatan Dinas Kesehatan, khususnya bidang gizi, untuk menyusun daftar menu dan merekomendasikan sumber bahan pangan yang aman.“Belanja bahan makanan harus mengacu pada rekomendasi Dinas Kesehatan. Kalau di luar itu, tingkat keamanannya patut diragukan,” katanya.
Origenes menyebutkan, hasil evaluasi sementara telah disusun dan disampaikan kepada Gubernur Papua Barat untuk dibawa dalam forum nasional bersama Presiden. Tujuannya agar pelayanan MBG dapat berjalan tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Di sisi lain, ia juga menyoroti pemanfaatan cold storage milik pemerintah daerah yang selama ini belum optimal dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Pada 2025, PAD dari sektor tersebut baru mencapai sekitar Rp300 juta, jauh dari target.
“Tahun ini kami sudah menandatangani satu perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak ketiga bernilai lebih dari Rp1 miliar. Jika dua PKS berjalan, PAD bisa mencapai Rp2 miliar,” ungkapnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat merencanakan pembangunan tiga pelabuhan berbasis perikanan (BPI) pada 2027 di Fakfak, Kaimana, dan wilayah Teluk Wondama–Manokwari Selatan. Pembangunan ini diharapkan dapat memperkuat rantai distribusi hasil laut hingga ekspor.
Dengan berbagai temuan tersebut, Origenes menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada tata kelola yang transparan, terkoordinasi, dan berbasis standar kesehatan. “Program ini baik, tetapi harus dibedah secara jujur dan menyeluruh agar benar-benar memberi manfaat bagi anak-anak Papua Barat,” pungkasnya.