RRI.CO.ID, Lumajang – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) meminta warga negara Indonesia (WNI), khususnya pekerja migran asal Lumajang yang berada di kawasan Timur Tengah, untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul memanasnya situasi geopolitik di wilayah tersebut. WNI juga diminta segera mengunduh aplikasi Safe Travel yang disarankan pemerintah untuk memantau keberadaan warga di luar negeri.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC SBMI Lumajang, Madiono, mengatakan situasi keamanan di Timur Tengah semakin mengkhawatirkan setelah terjadinya serangan rudal antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
“Kami mengimbau para pekerja migran Indonesia maupun WNI yang berada di Iran dan kawasan Timur Tengah agar segera mengunduh aplikasi Safe Travel serta menginformasikan keberadaannya kepada perwakilan pemerintah Indonesia di sana,” ujar Madiono, Kamis, 5 Maret 2026.
Madiono menjelaskan, aplikasi Safe Travel yang dikembangkan Kementerian Luar Negeri RI sangat penting untuk membantu pemerintah mendeteksi dan memantau keberadaan WNI di luar negeri, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami konflik.
Menurutnya, kondisi keamanan di kawasan tersebut semakin memanas setelah rangkaian serangan yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Peristiwa itu memicu Iran menetapkan masa berkabung selama 40 hari serta melancarkan serangan balasan terhadap fasilitas militer Amerika Serikat dan Israel.
“Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian semua pihak. WNI yang berada di kawasan tersebut harus selalu meningkatkan kewaspadaan,” kata Madiono.
Ia menambahkan, secara resmi tidak ada penempatan pekerja migran Indonesia ke Iran. Namun, pihaknya menduga terdapat sejumlah WNI yang bekerja di wilayah tersebut secara nonprosedural.
“Karena banyak yang bekerja secara nonprosedural, pemerintah tidak memiliki data resmi mengenai keberadaan mereka,” tutur Madiono.
SBMI Lumajang selama ini terus melakukan pelacakan keberadaan WNI melalui jaringan media sosial dan informasi pemberitaan. Hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan adanya warga asal Lumajang yang menjadi korban ataupun terjebak langsung di area konflik.
Madiono juga mendesak Kementerian Luar Negeri serta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran dan kawasan Timur Tengah untuk memperketat pemantauan serta memberikan imbauan rutin kepada WNI di wilayah tersebut.
Selain itu, SBMI Lumajang meminta pemerintah daerah hingga tingkat desa untuk melakukan pendataan terhadap warga yang memiliki keluarga bekerja di Timur Tengah, khususnya di Iran.
“Kami berharap bupati atau wali kota dapat memerintahkan kepala desa dan lurah untuk mendata warganya yang bekerja di Timur Tengah. Dengan begitu pemerintah memiliki data yang jelas untuk memberikan perlindungan,” ujar Madiono.
Ia menegaskan, perlindungan terhadap warga negara di luar negeri merupakan kewajiban negara yang harus terus diperkuat, terutama dalam situasi konflik internasional.
“Sudah menjadi kewajiban negara memberikan perlindungan bagi warga negaranya di luar negeri,” pungkasnya.