RRI.CO.ID, Banyuwangi – Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Banyuwangi masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan lahan di tingkat desa/kelurahan. Dari total 217 desa/kelurahan, baru 104 desa yang memulai proses pembangunan gerai KDMP.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskop UMP) Banyuwangi, Nanin Oktavianti, mengatakan kendala utama berasal dari keterbatasan Tanah Kas Desa (TKD) yang representatif untuk pembangunan gerai koperasi.
"Ada beberapa desa yang TKD-nya tidak representatif, ada juga yang lahannya masih berbentuk sawah. Ini yang menjadi kendala," ungkap Nanin, Selasa, 10 Maret 2026.
Selain itu, terdapat pula desa yang memiliki lahan namun masih berupa sawah sehingga memerlukan proses pengurukan sebelum dapat dimanfaatkan. Kondisi tersebut menjadi tantangan karena proses pengurukan tidak seluruhnya terakomodasi dalam anggaran pembangunan.
Di sisi lain, terdapat pula peringatan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar lahan sawah tidak dialihfungsikan untuk pembangunan fasilitas lain tanpa menyediakan lahan sawah pengganti.
“Kalau ada lahan sawah yang digunakan, harus ada lahan sawah pengganti. Ini juga menjadi kendala di beberapa desa,” ujar Nanin.
Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), terdapat sekitar 29 titik lokasi yang masih terkendala persoalan lahan.
Sementara itu, luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan gerai KDMP awalnya sekitar 1.000 meter persegi. Namun saat ini pemerintah memberikan fleksibilitas sehingga pembangunan dapat dilakukan pada lahan sekitar 600 hingga 800 meter persegi, meski tetap dianjurkan mendekati 1.000 meter persegi.
Saat ini di Banyuwangi tercatat delapan gerai KDMP telah selesai dibangun. Beberapa di antaranya berada di Desa Olesari, Kalirejo, dan sejumlah desa lainnya.
“Yang sudah selesai seratus persen ada delapan titik dan gerainya siap beroperasi. Sementara itu puluhan titik lainnya masih dalam proses pembangunan,” tutur Nanin.