Tokoh Lintas Agama dan Akademisi Dorong Aksi Nyata untuk Perdamaian Papua

RRI.CO.ID, Jayapura - Tokoh lintas agama dan akademisi, mendesak umat beragama di Papua beralih dari retorika menuju tindakan nyata demi perdamaian. Menurut mereka, perdamaian mustahil tercapai jika kepedulian terhadap korban masih terhambat sekat suku, agama, dan kelompok masyarakat.

Desakan tersebut mengemuka, dalam dialog publik tentang peran umat beragama menghadapi dinamika kemanusiaan dan tantangan perdamaian Tanah Papua. Kegiatan digelar Majelis Muslim Papua di Hotel Horison Kotaraja, Jayapura, Kamis (17 September 2026).

Forum tersebut dihadiri perwakilan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, lembaga adat, akademisi, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Jayapura. Anggota Majelis Muslim Papua Pusat, La Mochtar Unu, mengkritik umat beragama rajin beribadah tetapi menutup mata terhadap penderitaan.

Menurutnya, kehidupan beragama tidak cukup hanya dibangun melalui hubungan vertikal kepada Tuhan, tanpa kepedulian horizontal terhadap sesama manusia. Hubungan kepada Tuhan perlu diwujudkan melalui kepedulian kepada sesama, terutama mereka yang mengalami penderitaan dan membutuhkan perhatian bersama.

"Untuk apa kita beragama kalau kita tidak menghargai, tidak menolong sesama. Padahal nilai agara mengajarkan itu," ujarnya.

La Mochtar menegaskan, perdamaian harus diwujudkan melalui kesadaran bahwa nilai kemanusiaan melampaui perbedaan identitas maupun kelompok masyarakat Papua. Baginya, setiap korban tetap manusia yang memiliki keluarga, anak, dan pasangan, sehingga penderitaan mereka harus mendapat perhatian bersama.

Antropolog Papua, Bernarda Meteray, menilai persoalan sejarah integrasi Papua dalam NKRI perlu dibahas ketika membicarakan konflik berkepanjangan. Ia merujuk kajian LIPI, yang menempatkan persoalan historis integrasi, sebagai salah satu akar konflik Papua selama ini.

"Kalau kita membahas konflik, harus mulai dari sejarah. Terlepas ada perbedaan persepsi, ya haarus duduk bicara sama-sama, " ucapnya.

Bernarda menilai, negara perlu menyediakan buku sejarah yang memadai, agar generasi muda memahami perjalanan Papua secara lebih terbuka. Keterbukaan informasi, menurutnya, sangat penting karena generasi muda akan menjadi calon pemimpin Papua pada masa mendatang.

Sementara itu, Pastor Yan Yance Douw, dari Keuskupan Jayapura, mendorong gereja memperkuat pembekalan umat. Gereja menurutnya, juga perlu menyiapkan generasi penerus dalam advokasi, perlindungan lingkungan, dan penguatan toleransi antaragama di Papua.

Yan menegaskan penderitaan korban kekerasan, baik orang asli Papua maupun non-Papua, merupakan luka bagi gereja dan pemimpinnya sendiri. Ia mendorong jaringan dialog internal agama dan antaragama, yang melibatkan pemerintah serta aparat keamanan secara berkelanjutan bersama.

"Tanpa solidaritas, tidak bisa memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dengan solidaritas perdamaian akan terjadi," katanya.