Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan Papua Capai 75 Persen

RRI.CO.ID, Jayapura – Pembenahan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua telah mencapai sekitar 75 persen. Pemerintah provinsi menargetkan sejumlah proses penataan pejabat dapat dituntaskan pada September 2026.

Gubernur Papua Matius Fakhiri mengatakan pelantikan pejabat secara definitif menjadi bagian dari proses pembenahan tata kelola pemerintahan. Pelantikan dilakukan setelah pejabat yang bersangkutan memperoleh persetujuan teknis sesuai mekanisme yang berlaku.

“Ini kami membenahi tata kelola pemerintahan,” kata Fakhiri. “Alhamdulillah sudah hampir, boleh dikatakan 75 persen sudah selesai.”

Fakhiri mengatakan proses penataan masih berlanjut pada sejumlah jenjang jabatan. Pemerintah provinsi akan melanjutkan pembenahan hingga struktur pejabat di bawahnya.

“Ada beberapa yang saya berharap di September ini juga sudah bisa kita tuntaskan,” ujarnya. “Setelah ini, akan kita masuk kepada eselon di bawahnya.”

Menurut Fakhiri, penataan tersebut dilakukan melalui mekanisme pemerintahan yang melibatkan Pemerintah Provinsi Papua dan Badan Kepegawaian Negara. Mekanisme tersebut diperlukan agar pengisian jabatan berjalan sesuai ketentuan.

Fakhiri mengatakan pembenahan tata kelola akan dilanjutkan dengan penerapan sistem manajemen talenta. Sistem tersebut ditargetkan mulai digunakan pada tahun berikutnya untuk mendukung penempatan pejabat berdasarkan kapasitas dan kebutuhan organisasi.

“Di tahun besok kita sudah masuk menggunakan sistem manajemen talenta,” katanya. “Ke depan tidak ada lagi masalah ganti pimpinan, suka-suka menempatkan para pejabat.”

Fakhiri berharap sistem tersebut dapat membuat penempatan pejabat lebih tertata. Pejabat yang ditempatkan di setiap organisasi perangkat daerah diharapkan mampu bekerja sesuai kompetensi dan tanggung jawabnya.

Ia juga meminta pejabat yang telah dilantik memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pejabat diminta tidak hanya berorientasi kepada pimpinan, tetapi memastikan tugas pemerintahan dijalankan untuk kepentingan rakyat.

“Betul-betul melayani rakyat, bukan melayani pimpinan tetapi melayani rakyat,” ujarnya. “Supaya apa yang menjadi beban tanggung jawab di OPD semua untuk kepentingan rakyat.”

Sebanyak 16 pejabat dilantik Gubernur Papua di Gedung Negara Jayapura, Selasa (1/9/2026). Mereka terdiri dari 14 pejabat eselon II dan dua pejabat eselon III.