BPS Papua Jamin Keamanan Data Sensus Ekonomi 2026

RRI.CO.ID, Jayapura – BPS Papua menjamin keamanan dan kerahasiaan data masyarakat dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Jaminan tersebut diberikan untuk menjawab kekhawatiran warga terhadap penggunaan data sensus.

Plt. Kepala BPS Papua, Akhmad Jaelani, mengatakan kerahasiaan data sensus telah dijamin oleh undang-undang. BPS juga menerapkan sistem pengamanan untuk melindungi data yang dikumpulkan petugas.

“Keamanan data ini pertama memang dijamin oleh undang-undang,” kata Akhmad, Senin, 24 Agustus 2026. “Dari sisi BPS, kami juga melakukan upaya pengamanan terhadap data yang dikumpulkan.”

Akhmad mengatakan sistem keamanan BPS telah diuji bersama Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Pengujian dilakukan untuk memastikan keamanan sistem yang digunakan dalam pengumpulan data sensus.

“Sistem keamanan kami di pusat sudah diuji oleh BSSN,” ujarnya. “Kami bekerja sama dengan BSSN untuk memastikan keamanan sistem yang kami bangun.”

Selain pengamanan sistem, BPS membatasi kemampuan petugas dalam menyimpan data responden. Data yang diinput melalui perangkat petugas langsung tersimpan dalam sistem berbasis cloud dan diteruskan ke server BPS.

“Data yang masuk ke HP tidak bisa disimpan oleh petugas,” kata Akhmad. “Data tersebut otomatis masuk ke cloud dan kemudian ke server kami.”

BPS juga mewajibkan seluruh petugas menjaga kerahasiaan data yang diperoleh selama pendataan. Kewajiban tersebut dituangkan dalam kontrak yang ditandatangani setiap petugas.

Akhmad mengatakan petugas telah mendapat pemahaman mengenai larangan membagikan informasi pribadi responden. Petugas tidak diperbolehkan menceritakan kondisi rumah tangga yang telah didata kepada pihak lain.

“Petugas sudah menandatangani kontrak yang mewajibkan mereka menjaga kerahasiaan data,” ujarnya. “Mereka juga dilarang menceritakan kondisi rumah tangga yang sudah didata.”

Jaminan keamanan data menjadi bagian dari upaya BPS mendorong masyarakat mengikuti Sensus Ekonomi 2026. Sebelumnya, BPS menemukan sebagian warga masih khawatir pendataan berkaitan dengan persoalan perpajakan.

Akhmad mengatakan BPS terus memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai tujuan dan mekanisme sensus. Menurutnya, pemahaman masyarakat diperlukan agar proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas.