BKKBN Dorong Data Stunting Papua Dipadukan

  • 19 Agt 2026 17:44 WIB
  •  Jayapura

RRI.CO.ID, Jayapura - BKKBN Papua mendorong penyamaan data stunting dengan Dinas Kesehatan untuk mempercepat penanganan. Data terpadu dinilai diperlukan agar pemerintah dapat menentukan intervensi yang tepat bagi keluarga berisiko.

Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Papua, Sarles Brabar, menyampaikan hal tersebut setelah bertemu Gubernur Papua Matius D. Fakhiri. Pertemuan di Kota Jayapura, Rabu, 19 Agustus 2026, membahas evaluasi program penanganan stunting.

Sarles mengatakan pertemuan juga membahas penguatan koordinasi lintas sektor. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, perbankan, dan mitra lainnya dilibatkan dalam program tersebut.

“Kalau di Papua seperti hari ini mengalami penurunan, harus kita laporkan bersama-sama,” kata Sarles. “Kalau ada kenaikan, kita perlu koordinasi dengan teman-teman di Dinas Kesehatan.”

Menurut Sarles, perbedaan data dapat menyulitkan pemerintah menentukan bentuk intervensi. Karena itu, data BKKBN dan Dinas Kesehatan perlu dipadukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat.

Sejumlah daerah masih menjadi perhatian dalam penanganan stunting. Sarles menyebut Mamberamo Raya dan Sarmi, sementara Kota Jayapura berada di kisaran 12 persen berdasarkan data yang disampaikan.

BKKBN juga mendorong penguatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Program tersebut melibatkan perusahaan, perbankan, dan mitra melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.

Sarles menegaskan penanganan stunting membutuhkan intervensi berkelanjutan. Intervensi juga harus menyasar keluarga berisiko berdasarkan data by name, by address.

“Kalau kita gerak satu kali, stunting ini tidak bisa,” katanya. “Harus secara kontinu.”

Sarles berharap delapan kabupaten di Papua bergerak bersama seluruh mitra dalam penanganan stunting. Pemantauan bersama diperlukan untuk melihat perubahan angka, termasuk penurunan, kenaikan, atau kondisi stagnan.

Papua saat ini masih mengacu pada data nasional dengan angka stunting sekitar 28 persen. Sarles berharap penguatan koordinasi dan intervensi lintas sektor dapat terus menurunkan angka tersebut.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....