RRI.CO.ID, Jayapura – Gubernur Papua, Matius Fakhiri, meminta kasus MBG di Depapre menjadi evaluasi menyeluruh bagi seluruh SPPG di Papua. Ia mengingatkan pengelola dapur memperketat seluruh proses pengolahan makanan agar kejadian serupa tidak terulang.
Fakhiri mengatakan penanganan kasus Depapre telah dikoordinasikan melalui stafnya. Untuk proses hukum, penanganan kasus tersebut diserahkan kepada Polres Jayapura.
“Penanganan kasus ditangani oleh Polres Jayapura,” kata Fakhiri, Kamis, 13 Agustus 2026. “Itu bagian dari bentuk kita menjawab kepada publik.”
Fakhiri meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengikuti ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN). Pedoman tersebut harus menjadi acuan dalam mengelola dapur dan memastikan proses pengolahan makanan berjalan baik.
“Saya cuma bisa mengingatkan kepada semua SPPG, semua dapur yang ada,” ujarnya. “Ketentuan dari BGN menjadi panduan utama untuk penanganan dapur sebaik mungkin.”
Ia juga meminta seluruh mata rantai pengolahan makanan diperbaiki. Proses memasak harus mengikuti ketentuan agar keamanan makanan bagi penerima manfaat tetap terjaga.
“Mata rantainya juga harus dilakukan dengan benar,” katanya. “Supaya jangan sampai berulang kali terjadi keracunan makanan.”
Fakhiri mendorong pengelola SPPG memanfaatkan bahan pangan dari masyarakat sekitar. Menurutnya, langkah tersebut dapat sekaligus mendukung perputaran ekonomi keluarga di daerah.
“Kalau itu memang bisa diambil dari masyarakat setempat, tolong dibeli dari masyarakat setempat,” ujarnya. “Supaya kemauan Presiden mulai dari keluarga sampai pelayanan bisa terlaksana.”
Fakhiri juga mengingatkan pengelola tidak menjadikan program MBG sebagai ruang mencari keuntungan berlebihan. Ia meminta seluruh pihak menjaga tujuan program yang diperuntukkan bagi pemenuhan gizi masyarakat.
“Enggak usah cari untunglah dari kegiatan yang sangat mulia,” katanya. “Khusus untuk Provinsi Papua, saya minta menjadi koreksi total supaya tidak berulang lagi.”
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....