RRI.CO.ID, Jayapura – Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, mendorong optimalisasi potensi zakat di Papua sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan saat Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Papua Periode 2026–2031 di Aula Lukmen II Kantor Gubernur Papua.

Menurut Gubernur, zakat memiliki peran yang lebih luas dari sekadar kewajiban ibadah karena mampu menjadi instrumen pemberdayaan sosial dan penguatan ekonomi masyarakat.

Ia menilai potensi penghimpunan zakat di Papua masih dapat terus ditingkatkan melalui kerja sama lintas sektor.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua mengajak aparatur sipil negara (ASN), dunia usaha, sektor perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat untuk memperkuat partisipasi dalam gerakan zakat, infak, dan sedekah.

Selain penguatan penghimpunan dana, Gubernur juga mendorong dukungan terhadap pengembangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta transformasi digital layanan zakat.

Menurutnya, penguatan tata kelola dan pemanfaatan teknologi akan memperluas jangkauan pelayanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, BAZNAS, dunia usaha, dan masyarakat akan menjadi kekuatan besar dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemanfaatan dana zakat perlu diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

Beberapa program yang dinilai perlu diperluas antara lain kampung zakat, bantuan pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi keluarga, hingga respons kemanusiaan.

Melalui pengelolaan yang terukur dan tepat sasaran, zakat diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak pembangunan sosial yang lebih inklusif di Papua.