Gelar FGD, Polda Papua Dorong Sinergi Ekonomi untuk Menjaga Kamtibmas
- 23 Jun 2026 13:42 WIB
- Jayapura
RRI.CO.ID, Jayapura - Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda Papua menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat isu tentang perkembangan ekonomi Papua dan dampaknya terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura, Selasa (23/6/2026).
FGD ini menghadirkan peserta dari kalangan mahasiswa, pelaku UMKM, influencer, akademisi, perwakilan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya ini, bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai keterkaitan erat antara pertumbuhan ekonomi dan kondisi keamanan di Papua.
Kasubdit II Ekonomi Dit Intelkam Polda Papua, AKP. Beddu Rahman mengatakan, ekonomi dan keamanan merupakan dua aspek yang saling berkaitan, stabilitas keamanan menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
Menurut AKP. Beddu Rahman, apabila stabilitas keamanan tidak terjamin, investor akan sulit masuk ke Papua, dan hal ini berdampak pada perputaran ekonomi yang melambat, dan akan memberikan efek domino hingga ke masyarakat.
“Untuk itu kami menggelar FGD ini dengan menghadirkan berbagai unsur masyarakat untuk berdiskusi dan memberikan masukan yang dapat menjadi acuan dalam pemetaan kondisi ekonomi maupun langkah-langkah menjaga situasi tetap kondusif," kata AKP. Beddu Rahman.
Ia menjelaskan, berbagai masukan yang diperoleh dari peserta akan menjadi bahan pertimbangan bagi Polda Papua dalam menyusun langkah strategis guna mendukung terciptanya keamanan yang berkelanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Melalui FGD ini, para peserta diharapkan dapat menghasilkan berbagai rekomendasi dan gagasan konstruktif yang mendukung penguatan ekonomi masyarakat Papua, sekaligus menjaga situasi kamtibmas yang aman, kondusif, dan berkelanjutan di wilayah hukum Polda Papua,” tegas AKP. Beddu Rahman.

Di kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih, Prof. Julius Ary Mollet, mengapresiasi pelaksanaan FGD yang berfokus pada pembahasan keterkaitan antara perkembangan ekonomi dan kamtibmas di tengah masyarakat.
Menurutnya, peran kepolisian saat ini tidak hanya terbatas pada menjaga keamanan, tetapi juga turut mendukung upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, sebab saat ini kemiskinan masih menjadi salah satu akar persoalan sosial yang berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan.
“Karena itu, program-program pemberdayaan ekonomi yang melibatkan masyarakat perlu terus diperkuat. Melalui FGD ini, Polda Papua dapat semakin berperan dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Misalnya dengan mendorong pemberdayaan Orang Asli Papua melalui sektor pertanian, peternakan, maupun mendukung kebutuhan program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan banyak bahan pangan lokal," kata Prof. Julius Ary Mollet.
Dijelaskan, keberhasilan program pemberdayaan ekonomi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, UMKM, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan aparat keamanan.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, UKM dan Transmigrasi Provinsi Papua, Jimmy Thesia, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh langsung terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Berbagai tindak kriminalitas yang terjadi di masyarakat kerap dipicu oleh faktor ekonomi, sehingga diperlukan upaya bersama untuk membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat, salah satunya dengan mendukung para pelaku UMKM.
"UMKM menjadi sektor yang paling memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Sekitar 75 persen penurunan angka pengangguran ditopang oleh sektor UMKM karena mampu menyerap tenaga kerja dengan berbagai latar belakang pendidikan dan keterampilan," tutur Jimmy.
Jimmy menambahkan, Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong sinergi antar instansi agar program pemberdayaan UMKM dapat berjalan lebih efektif dan tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Semua pihak pihak harus menjalankan peran sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam rantai pengembangan ekonomi, mulai dari sektor hulu hingga hilirisasi.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....