RRI.CO.ID, Jayapura – Tokoh Pemuda Papua, Gifli Buinei, mengapresiasi pelaksanaan Operasi Sikat Cartenz 2026 yang digelar Polda Papua sebagai upaya menekan angka tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah Papua, khususnya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom.

Menurut Gifli, dalam beberapa tahun terakhir kasus kejahatan 3C (curat, curas, dan curanmor) di wilayah Jayapura dan sekitarnya masih tergolong tinggi. Meski data resmi berada di tangan Polda Papua, masyarakat dapat melihat secara langsung maraknya kasus-kasus tersebut yang terjadi di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, hingga Kabupaten Keerom.

Ia menilai tingginya angka kejahatan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk konektivitas antarwilayah serta kondisi ekonomi masyarakat. Kurangnya lapangan pekerjaan juga dinilai menjadi salah satu penyebab yang mendorong terjadinya tindak kriminal.

"Karena itu kami mengapresiasi Polda Papua yang melaksanakan Operasi Sikat Cartenz 2026 dengan fokus pada penanganan kasus 3C. Program seperti ini sangat dibutuhkan masyarakat," ujar Gifli Buinei, lewat program dialog interaktif Polisi menyapa RRI Jayapura pada Kamis (11 Juni 2026).

Gifli berharap seluruh program yang dijalankan Polda Papua dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga. Ia menilai Operasi Sikat Cartenz merupakan salah satu inovasi kepolisian yang dapat membantu mengurangi angka kriminalitas di Papua.

Menurutnya, sejak operasi tersebut dilaksanakan, masyarakat mulai merasakan adanya peningkatan kehadiran aparat keamanan di lapangan. Personel kepolisian dinilai sigap dalam merespons berbagai potensi gangguan keamanan sehingga diharapkan dapat menekan angka kejahatan secara bertahap.

Sebagai tokoh pemuda, Gifli juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu tugas kepolisian dengan memberikan informasi apabila menemukan situasi yang mencurigakan atau berpotensi mengganggu keamanan lingkungan.

Ia menegaskan bahwa upaya menjaga keamanan tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Diperlukan kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kriminal.

Lebih lanjut, Gifli menyoroti bahwa sebagian pelaku kejahatan yang terlibat dalam kasus-kasus tertentu masih berusia di bawah 18 tahun. Oleh karena itu, peran orang tua dalam pengawasan dan pembinaan anak menjadi sangat penting, disertai dukungan dari lingkungan sekolah dan pemerintah.

"Kami yakin kepolisian telah menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, keberhasilan menciptakan keamanan harus didukung oleh semua pihak, termasuk masyarakat, keluarga, sekolah, dan pemerintah," katanya.

Gifli berharap Polda Papua terus melaksanakan operasi-operasi serupa secara berkelanjutan guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Papua.