RRI.CO.ID, Jayapura - Telekomunikasi Indonesia Internasional (Telin) bersama PNG Dataco resmi mengoperasikan kabel lintas batas negara Pukpuk Cable yang menghubungkan Jayapura, Papua dengan Papua Nugini. Peresmian tersebut menandai bahwa sistem kabel telah aktif dan beroperasi secara resmi setelah seluruh proses kepatuhan dan perizinan rampung.

Direktur Wholesale & International Service Telkom Indonesia, Budi Satria Dharma menjelaskan, sistem kabel Pukpuk 1 sebenarnya telah siap sejak tahun lalu. Namun, operasional penuh baru dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan compliance diselesaikan.

Pukpuk Cable merupakan kabel bawah laut cross-border yang menghubungkan Indonesia, khususnya Jayapura di Papua, dengan Papua Nugini. Proyek tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Telin, anak usaha Telkom yang bergerak di sektor internasional, dengan PNG Dataco sebagai perusahaan infrastruktur fiber optik milik Papua Nugini.

“PNG Dataco membangun konektivitas di wilayah Papua Nugini hingga Madang dan Vanimo, sementara Telin bersama PNG Dataco membangun sambungan dari Vanimo menuju Jayapura,” kata Budi Satria Dharma, Jumat (08/05/2026).

Menurut Budi, kehadiran kabel ini membuka koridor alternatif baru bagi kedua negara dalam mengakses jaringan global. Sebelumnya, lalu lintas komunikasi Papua Nugini harus melewati Australia sebelum menuju Singapura dan kembali ke Indonesia.

“Sekarang jauh lebih ekspres. Vanimo ke Jayapura tidak perlu lagi memutar lewat Australia dan Singapura. Begitu juga sebaliknya,” tutur Budi.

Bagi Indonesia, keberadaan Pukpuk Cable juga memperkuat posisi Jayapura sebagai salah satu gerbang utama kabel laut internasional. Selama ini, konektivitas internasional Indonesia banyak terpusat di Batam menuju Singapura.

“Konsep penataan kabel laut Indonesia itu ada empat gerbang, yaitu Batam, Manado, Kupang, dan Jayapura. Dengan adanya PUPUK ini, Jayapura menjadi hub baru untuk akses global,” jelasnya.

Budi menambahkan, pembangunan kabel laut internasional merupakan proyek yang kompleks dan membutuhkan waktu panjang. Untuk proyek lintas negara, proses pembangunan umumnya memakan waktu sedikitnya empat tahun karena harus menyesuaikan regulasi di setiap negara.

“Biasanya kita membentuk konsorsium dengan operator dari negara-negara yang dilintasi kabel agar proses perizinan dan regulasi lebih mudah,” ujarnya.

Selain tantangan regulasi, pembangunan kabel laut juga memerlukan survei detail terhadap topologi dasar laut guna menentukan jalur paling aman dan efisien. Hal tersebut penting untuk menghindari risiko gangguan seperti aktivitas gunung api bawah laut maupun potensi outage di masa depan.

Ia juga menyoroti tantangan global pada rantai pasok industri kabel laut. Saat ini terdapat sekitar 120 sistem kabel baru yang tengah dibangun di dunia, sementara kapasitas manufaktur kabel masih terbatas.

“Untuk mendapatkan slot manufacturing kabel laut internasional sekarang bisa menunggu 1,5 sampai 2 tahun. Belum lagi soal ketersediaan kapal untuk penggelaran kabel,” katanya.

Secara khusus, proyek Pukpuk 1 telah diinisiasi sejak 2016. Namun penyelesaiannya mengalami keterlambatan akibat pandemi COVID-19 yang sempat menghentikan berbagai tahapan pekerjaan.