RRI.CO.ID, Jayapura - Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyebut pertumbuhan ekonomi Papua mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini terjadi di tengah ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan dalam Musrenbang RKPD Papua 2027 di Jayapura, Kamis, 30 April 2026. Pemerintah daerah diminta memperkuat kemandirian fiskal.

Fakhiri menjelaskan pertumbuhan ekonomi Papua turun dari 5,31 persen pada 2022 menjadi 3,97 persen pada 2025. Penurunan ini menunjukkan perlunya strategi baru dalam mendorong ekonomi daerah.

“Pertumbuhan ekonomi kita mengalami perlambatan. Ini menjadi tantangan yang harus dijawab melalui kebijakan yang tepat," kata Gubernur Fakhiri.

Di sisi lain, pendapatan daerah juga mengalami penurunan signifikan. Hal ini berdampak pada ruang fiskal pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.

“Pendapatan daerah turun dari Rp13,03 triliun pada 2020 menjadi Rp2,32 triliun pada 2026. Ketergantungan terhadap transfer pusat masih sangat tinggi," ucap dia.

Ia menyebut sekitar 77,84 persen pendapatan daerah masih berasal dari pemerintah pusat. Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 22,05 persen.

"Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi kemandirian daerah. Karena itu perlu optimalisasi potensi ekonomi lokal," ujarnya lagi.

Fakhiri menambahkan, dominasi usaha kecil yang mencapai 99,73 persen juga belum diikuti kontribusi maksimal terhadap ekonomi daerah. "Hal ini menjadi pekerjaan rumah dalam penguatan sektor usaha," kata Fakhiri.