Temu Responden 2026, Perkuat Sinergi Pelaku Usaha dan Ekonomi Lokal Papua Selatan

RRI.CO.ID, Jayapura - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menggelar kegiatan Temu Responden pertama Tahun 2026, yang berlangsung di Kabupaten Merauke, Senin (20/4/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh responden dari berbagai sektor usaha sebagai bentuk apresiasi sekaligus forum penguatan sinergi antara Bank Indonesia, pelaku usaha, dan mitra strategis.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, menegaskan pentingnya peran responden dalam mendukung kebijakan ekonomi berbasis data yang akurat dan berkelanjutan.

“Kestabilan ekonomi hanya dapat dicapai dengan dukungan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. Partisipasi Bapak dan Ibu responden menjadi fondasi penting bagi Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang presisi demi pertumbuhan ekonomi Papua Selatan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Dijelaskan, dengan mengusung tema “Sinergi Pelaku Usaha dan Pemberdayaan Potensi Lokal Menuju Papua Selatan yang Berdaya Saing”, kegiatan ini juga menghadirkan talkshow interaktif yang membahas tantangan dan peluang dunia usaha di tengah dinamika ekonomi saat ini.

Pada sesi pertama, CEO Hafara Group, Aqil Baihaqi, memaparkan materi bertajuk “Navigasi Bisnis di Era Disrupsi: Membangun Strategi Adaptif dan Mentalitas Tangguh”. Ia menekankan pentingnya kemampuan adaptasi dan ketahanan mental pelaku usaha dalam menghadapi perubahan ekonomi global.

Berikutnya, Ketua Lembaga Pelatihan SDM OAP LP3TKP, Jose Alvan Ohei, menyampaikan materi “Akselerasi Ekonomi Lokal: Transformasi Bisnis dan Inklusi Tenaga Kerja di Tanah Papua”. Dalam paparannya, ia mengajak peserta untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal Papua Selatan melalui transformasi bisnis dan perluasan kesempatan kerja berbasis kearifan lokal.

Melalui kegiatan ini, Bank Indonesia berharap sinergi antara responden survei, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan di Papua Selatan semakin kuat. Selain itu, kualitas data dan informasi ekonomi yang dihimpun diharapkan semakin akurat dan komprehensif, sehingga mampu mendukung perumusan kebijakan yang tepat sasaran, adaptif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing.