RRI.CO.ID, Jayapura – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri meminta seluruh transaksi pemerintah daerah dilakukan melalui Bank Papua. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat posisi bank daerah dalam mendukung ekonomi Papua.

Permintaan tersebut disampaikan dalam RUPS Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2025 di Jayapura. Pemerintah ingin memastikan perputaran uang tetap berada di dalam daerah.

“Transaksi pemerintah daerah harus melalui Bank Papua. Jangan uang daerah berputar di luar Papua,” kata Fakhiri, Jumat, 27 Maret 2026.

Selain itu, ia menyoroti perlunya perbaikan pada sektor kredit produktif. Menurutnya porsi pembiayaan untuk sektor riil masih perlu ditingkatkan.

Fakhiri juga menyinggung kebutuhan pembenahan sistem layanan digital. Hal ini berkaitan dengan gangguan layanan pembayaran yang sempat terjadi. “Penguatan infrastruktur teknologi dan peningkatan kualitas sistem menjadi prioritas,” ujarnya.

Ia menyebut penguatan Bank Papua perlu dilakukan melalui beberapa langkah utama. Di antaranya penguatan modal, likuiditas, kredit produktif, transformasi digital, dan pengembangan SDM Orang Asli Papua.

"Bank Papua harus berperan langsung dalam pembangunan daerah. Bank diharapkan tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga mendukung ekonomi masyarakat," ucap Fakhiri.