Kanwil Haji Papua Tunggu Keputusan Pusat Terkait Dampak Konflik Timur Tengah

RRI.CO.ID, Jayapura – Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Papua menyatakan masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait penyelenggaraan ibadah haji 2026 menyusul situasi konflik yang terjadi di Timur Tengah. Hingga saat ini, pihak kanwil belum dapat mengambil sikap sebelum ada arahan resmi dari pemerintah.

Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Papua, Musa Narwawan, mengatakan seluruh kebijakan terkait pelaksanaan ibadah haji berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, pihaknya masih menunggu keputusan dari kementerian terkait serta pemerintah.

“Semua yang terjadi saat ini yang konflik di Timur Tengah, kita pada prinsipnya menunggu perintah dari pusat untuk seperti apa nanti proses penyelenggaraan haji di Papua ini,” katanya, Senin, 16 Maret 2026.

Ia menjelaskan situasi konflik di Timur Tengah masih bersifat dinamis sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. Menurutnya, hal yang paling utama menjadi perhatian pemerintah adalah keselamatan calon jemaah haji Indonesia.

“Yang paling utama itu adalah pemerintah hanya berpikir tentang bagaimana keselamatan calon jemaah haji Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci nanti,” ujarnya.

Musa menambahkan hingga saat ini pihaknya berharap konflik yang terjadi di Timur Tengah dapat segera berakhir. Dengan demikian proses penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana.

Ia juga meminta calon jemaah haji di Papua tetap tenang sambil menunggu informasi resmi dari pemerintah. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil pemerintah nantinya akan segera disosialisasikan kepada masyarakat.

“Kami berharap jamaah haji yang ada di wilayah Papua tetap tenang, tetap bersabar dan berdoa agar proses penyelenggaraan haji tahun 2026 ini bisa berjalan lancar,” katanya.

Lebih lanjut Musa mengatakan pemerintah juga menyiapkan berbagai skenario apabila situasi konflik di Timur Tengah masih berlangsung. Skenario tersebut dapat berupa penyesuaian jalur penerbangan hingga kemungkinan penundaan keberangkatan jemaah haji.

Namun demikian, ia menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait perubahan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Karena itu, masyarakat diminta menunggu informasi resmi dari Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.