RRI.CO.ID, Jayapura – Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua turun signifikan dari 67,64 poin pada 2023 menjadi 56,55 poin pada 2024. Penurunan ini menempatkan Papua dalam kategori rendah secara nasional dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Papua, Raehanna Lampong, mengatakan penurunan tersebut berdampak pada penilaian kualitas demokrasi daerah. “Dengan penurunan tersebut menjadi perhatian karena berdampak pada penilaian kualitas demokrasi di daerah,” katanya dalam FGD IDI Papua 2025 di Kantor Gubernur Papua, Rabu, 12 Februari 2026.

Menurutnya, IDI kini telah menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) gubernur sehingga perbaikannya harus menjadi fokus lintas sektor. “Penurunan IDI Papua menggambarkan masih adanya pekerjaan rumah dalam pelaksanaan demokrasi. Khususnya pada aspek kebebasan sipil, hak politik, dan kapasitas lembaga demokrasi,” ujarnya.

Raehanna menjelaskan sejumlah indikator yang menjadi sorotan antara lain kinerja lembaga demokrasi, produk peraturan daerah, serta pendidikan politik kader partai. Ia menegaskan pendidikan politik tidak cukup dilakukan melalui rapat koordinasi internal. “Pendidikan politik harus diwujudkan dalam kegiatan nyata seperti sosialisasi pemilu dan pembekalan bakal calon, bukan sekadar rapat koordinasi,” ucapnya.

Ia juga menyinggung persoalan penganggaran hibah partai politik yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan politik. Selain itu, indikator kesetaraan dan pelayanan publik dinilai masih perlu diperbaiki melalui koordinasi dengan berbagai perangkat daerah.

"Nilai IDI yang tinggi turut memengaruhi persepsi investor terhadap stabilitas daerah. Kalau nilai IDI tinggi berarti demokrasi di provinsi ini dinilai baik sehingga investor tidak ragu menanam modal,” katanya.

Menurutnya, perbaikan IDI tidak hanya mengejar angka, tetapi memperbaiki tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. "Kesbangpol akan melaporkan hasil FGD kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Pokja IDI untuk menentukan langkah strategis ke depan," kata Raehanna.