DPR Papua Pastikan Aspirasi Amperamada Tuntut Hentikan PSN Ditindaklanjuti

RRI.CO.ID, Jayapura - Massa Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Adat Papua (Amperamada) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPR Papua, Senin (14/9/2026).

Dalam aksi tersebut, massa mendesak pemerintah menghentikan seluruh Program Strategis Nasional di tanah Papua yang dinilai berdampak terhadap masyarakat adat dan wilayah adat Papua.

Usai melalukan orasi, sejumlah amggota DPR Papua menemui massa, diantaranya anggota Komisi I DPR Papua sekaligus anggota Kelompok Khusus (Poksus) DPRP, Musa Jouwe, serta Jaqualine Johana Kafiar dari Komisi V DPRP.

Musa Jouwe memastikan aspirasi yang disampaikan massa Amperamada tetap akan diterima dan ditindaklanjuti, khususnya melalui Komisi I DPR Papua.

"Karena kami dari Komisi I, kebetulan saya sendiri dari dapil Kota Jayapura, menerima dan mewakili anggota DPR untuk menerima aspirasi masyarakat," katanya.

Menurutnya, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui aksi demonstrasi akan menjadi perhatian DPR Papua untuk kemudian dibahas dan dilaporkan kepada pimpinan.

"Harapan kami, setiap aspirasi pendemo yang berkaitan dengan hal-hal yang ada di Jakarta, akan kami laporkan ke tingkat atas, ke pusat, baik kepada instansi terkait, Menteri Dalam Negeri, Menko Polkam, DPR RI maupun DPD RI," jelasnya.

Musa menegaskan, DPR Papua memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Papua, termasuk tuntutan yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat.

"Apalagi yang berkaitan dengan tuntutan hak ulayat masyarakat adat, karena ini tuntutan masyarakat. Jadi pasti kita tindak lanjuti," tegasnya.

Dia memastikan aspirasi yang telah diterima akan dibahas lebih lanjut di Komisi I DPR Papua untuk kemudian merumuskan langkah yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.

"Tentu nanti kami di Komisi I rapatkan. Kami akan bersama staf ahli untuk merampungkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang tadi didemo untuk dilaporkan ke tingkat atas lagi, yaitu ke pusat," jelas dia.