RRI.CO.ID, Jayapura – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua memastikan akan segera memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra melalui komisi-komisi terkait untuk menindaklanjuti sejumlah catatan dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penataan aset daerah.

Langkah ini diambil menyusul kunjungan tim pencegahan KPK di Papua yang memberikan sejumlah sorotan mendasar, di antaranya potensi pemborosan anggaran belanja di beberapa dinas serta penataan sekitar 300-an unit aset milik Pemerintah Provinsi Papua.

"Kita dari DPR nanti mulai dari komisi-komisi terkait. Macam aset nanti Komisi III, lalu untuk Dinas Pendidikan dan dinas lainnya nanti di Komisi V. Temuan dari KPK ini kan sifatnya pencegahan, jadi dari fungsi pengawasan kita akan tindak lanjuti,” ucap Denny Bonai, Selasa (28/7/2026).

Ia menjelaskan, pimpinan dewan telah memegang berita acara serta kesepakatan bersama dari hasil pertemuan dengan KPK. Dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi setiap komisi saat menggelar rapat kerja dan memanggil OPD mitra guna mengevaluasi sejauh mana penanganan kendala di lapangan.

Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah penataan aset Pemprov Papua yang nilainya diperkirakan mencapai Rp21 triliun.

Menurutnya, proses penataan aset ini dinilai makin kompleks pasca-pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), di mana sejumlah aset masih berada di wilayah provinsi mekar dan belum sepenuhnya terselesaikan.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, DPR Papua mendukung penuh wacana pembentukan kelembagaan baru berupa Badan Aset Daerah.

"Saat ini pengelolaannya masih berbentuk bidang, sehingga keputusan-keputusan masih terbatas. Kalau dia berdiri jadi badan sendiri, pengelolaannya akan jauh lebih fokus dan efektif," jelasnya.

DPR Papua juga menyambut baik jika KPK bersama Kemendagri bertindak sebagai mediator untuk menjembatani proses penyerahan dan pelimpahan aset antar-provinsi yang selama ini masih terkendala.

Kata politisi Golkar ini, juga memberikan apresiasi kepada KPK atas fokus pendampingan fungsi pencegahan korupsi di wilayah Papua. Menurutnya, langkah pencegahan di tahap awal perencanaan jauh lebih berdampak positif bagi tata kelola pemerintahan.

"Lebih baik mencegah daripada menindak. OPD juga sudah diingatkan bahwa KPK akan kembali lagi untuk mengecek apakah catatan dan kesepakatan yang dibicarakan kemarin sudah benar-benar ditindaklanjuti," jelas dia.