RRI.CO.ID, Jayapura – Ketua DPD Gerindra Papua Yanni mendorong agar revisi UU Pemilu selaras Otonomi Khusus (Otsus) Papua untuk menjamin perlindungan hak-hak politik Orang Asli Papua (OAP).

Demikian disampaikan Yanni, dalam diskusi publik bertajuk “Revisi UU Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Papua” yang digelar PDI Perjuangan Papua di Jayapura, Sabtu (6/6/2026).

Menurutnya, pembahasan revisi UU Pemilu bukan dipandang sebagai penyesuaian teknis penyelenggaraan pemilu, melainkan memperkuat afirmasi politik bagi Orang Asli Papua sebagai amanat utama Otonomi Khusus.

“Papua memiliki mandat konstitusional yang berbeda dengan daerah lain. Otonomi Khusus lahir untuk memberikan perlindungan dan keberpihakan kepada Orang Asli Papua. Semangat itu harus tercermin dalam desain politik yang sedang dibahas melalui revisi UU Pemilu,” kata Yanni.

Politisi berpengalaman itu menilai revisi UU Pemilu menjadi peluang untuk memperkuat representasi Orang Asli Papua dalam lembaga-lembaga politik.

“Jika ada ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan, mengapa tidak dipertimbangkan pula adanya komposisi tertentu, misalnya 50 persen, bagi Orang Asli Papua dalam daftar calon legislatif di Papua,” ujarnya.

Yanni mengingatkan bahwa Papua tidak memiliki partai politik lokal sebagaimana yang berlaku di Aceh. Karena itu, menurutnya, kebijakan afirmatif melalui regulasi nasional menjadi instrumen penting untuk menjamin keterlibatan OAP dalam proses politik.

“Kalau semangat Otonomi Khusus ingin diwujudkan secara nyata, maka harus ada kebijakan yang menjamin keterlibatan Orang Asli Papua dalam proses politik,” tegas dia.