RRI.CO.ID, Jayapura – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memberikan ganti rugi kepada nelayan yang terdampak aktivitas survei seismik di perairan Papua.

Kepastian itu disampaikan Gubernur Papua, Matius Fakhiri menindaklanjuti adanya sikap protes para nelayan pesisir wilayah Papua yang rumpon mereka diputus.

“Kami pastikan apa yang dilewati oleh kapal seismik untuk kepentingan melakukan survei tentunya akan diangkat atau diputus rompong-rompongnya. Ini ada pergantian oleh kementerian dan kemarin sudah disepakati,” kata Gubernur Fakhiri, Selasa (17/3/2026).

Gubernur menjelaskan dalam pelaksanaan survei seismik, alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon yang berada di jalur survei akan diangkat atau diputus, namun disertai dengan mekanisme penggantian oleh pemerintah melalui kementerian terkait.

Ia merincikan, untuk rumpon yang berada di bawah 11 mil akan diberikan kompensasi sekitar Rp44 juta, sedangkan yang berada di atas 12 mil akan diganti sekitar Rp120 juta.

“Dipastikan dua minggu kemudian pembayaran akan masuk ke rekening sesuai dengan koordinat rompong yang ada. Karena tiap diangkat rompong itu sudah mereka tentukan koordinatnya,” jelas dia.

Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, Iman Djuniawal mengungkapkan ada sekitar 58 rumpon milik nelayan di wilayah perairan Jayapura terdampak kegiatan survei seismik oleh Kementerian ESDM di perairan utara Papua.

“Sebenarnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan Kementerian ESDM, mereka membutuhkan hasil data survei dasar dan potensi yang ada di lempengan bumi di dasar Papua bagian utara,” kata Iman.

Ia mengatakan jumlah rumpon yang terdampak paling banyak berada di wilayah Jayapura yang dapat bersentuhan dari pergerakan alat survei seismik.

“Di wilayah pesisir Jayapura ini cukup banyak, ada sekitar 58 catatan, tapi kelihatannya mungkin ada perkembangan karena kami juga tidak terlibat langsung dalam pendataan karena semua dari kementerian,” ujarnya.

Selain di Jayapura, rumpon yang terdampak juga tercatat berada di beberapa wilayah Kabupaten Biak terdapat 53 rumpon, kemudian di Supiori terdapat beberapa rumpon dan di Kabupaten Sarmi tercatat sekitar dua rumpon.

“Pelaksanaan survei itu masih berlanjut oleh kementerian ESDM, kami sebagai pemerintah akan terus berkoordinasi dengan mereka agar tidak menjadi kerugian bagi nelayan kedepan lagi,” jelasnya.