Tokoh Agama: Manusia Papua Harus Jadi Tujuan Pembangunan

RRI.CO.ID, Jayapura - Pembangunan di Papua dinilai perlu menempatkan manusia sebagai tujuan utama, bukan hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Hal itu disampaikan Pastor Yanuarius Puduwiyai Apkulo Dou yang mewakili Uskup Jayapura dalam Dialog Perdamaian bertema “Menakar Peran dan Respons Umat Beragama terhadap Dinamika Kemanusiaan di Tanah Papua” di Hotel Horison Kotaraja, Jayapura, Kamis 17 September 2026.

Menurut Pastor Yanuarius, pembangunan tidak cukup diukur dari pembangunan jalan, jembatan, gedung, investasi, maupun pertumbuhan ekonomi. Pembangunan juga perlu melihat kondisi masyarakat, termasuk rasa aman, penghormatan terhadap martabat, pengakuan terhadap identitas budaya, serta masa depan masyarakat Papua.

“Manusia Papua bukan hambatan bagi pembangunan, melainkan manusia Papua adalah tujuan pembangunan,” ujarnya.

Ia menekankan prinsip kemanusiaan perlu menjadi pertimbangan dalam kebijakan pembangunan, keamanan, investasi, maupun penyelesaian konflik.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia dan konflik tidak boleh menjadikan manusia sebagai korban yang dapat diterima.

Pastor Yanuarius juga mengajak pemimpin agama hadir di tengah masyarakat dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak.

Ia menilai pemimpin agama memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga kerukunan serta mendorong penyelesaian persoalan melalui dialog.

Sementara itu, Akademisi Universitas Cenderawasih, Bernarda Meteray, mengatakan pemahaman sejarah Papua penting dalam melihat berbagai dinamika yang terjadi.

Menurut Bernarda, dialog perlu ditempatkan sebagai proses untuk membuka komunikasi, mendengarkan berbagai pihak, dan mencari penyelesaian bersama.

“Perdamaian tidak bisa dipertahankan dengan kekerasan. Perdamaian hanya bisa dicapai melalui pemahaman. Karena itu, kita perlu membuka hati, membangun komunikasi, dan mengurangi masalah, bukan menambah masalah,” kata Bernanda.

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Sosial, Seni, dan Budaya Majelis Muslim Papua Pusat, La Mochtar Unu, juga mengingatkan pentingnya menempatkan persoalan kemanusiaan di atas kepentingan politik, ekonomi, ideologi, maupun kekuasaan.

“Kalau ada manusia yang menderita dan membutuhkan bantuan, kita harus hadir. Kita harus memiliki frekuensi yang sama bahwa kekerasan harus dihentikan dan perdamaian harus ditempatkan di atas segalanya,” katanya.

Dialog Perdamaian tersebut digelar Pengurus Pusat Majelis Muslim Papua bersama Aliansi Demokrasi untuk Papua dengan melibatkan tokoh lintas agama. Kegiatan membahas peran umat beragama dalam merawat kerukunan dan merespons persoalan kemanusiaan di Tanah Papua.

Kementerian Agama menempatkan kerukunan umat beragama dan dialog lintas agama sebagai bagian dari upaya membangun kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis.