ATR/BPN Targetkan Sertipikasi 11 Juta Rumah MBR hingga 2029

  • 31 Agt 2026 07:09 WIB
  •  Jayapura

RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian ATR/BPN menargetkan sertipikasi 11 juta bidang tanah rumah masyarakat berpenghasilan rendah hingga 2029. Program tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus membuka akses ekonomi bagi masyarakat.

Sekjen ATR/BPN Dalu Agung Darmawan mengatakan target tersebut akan dicapai secara bertahap. Sebanyak tiga juta bidang ditargetkan tersertipikasi pada periode 2026 hingga 2027.

“Tahun 2026 sampai dengan 2027, kita akan targetkan sebanyak 3 juta,” ujar Dalu. “Kemudian sisanya 8 juta, kita targetkan di tahun 2028 sebanyak 5 juta.”

Dalu mengatakan sisa target sertipikasi akan diselesaikan pada 2029. Pemerintah menargetkan seluruh 11 juta bidang tanah rumah MBR dapat tersertipikasi sesuai tahapan tersebut.

Program sertipikasi MBR dilakukan melalui kolaborasi ATR/BPN, Kementerian PKP, dan BPS. Kolaborasi tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Bersama ketiga kementerian dan lembaga tersebut.

Program tersebut menyasar tiga kluster rumah MBR. Kluster tersebut meliputi rumah bantuan pemerintah, rumah yang dibiayai melalui FLPP, serta rumah pada kluster mandiri.

Untuk pekerja sektor formal, pemohon harus memenuhi ketentuan Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025. Pemohon juga harus menyertakan bukti penghasilan dan surat yang menerangkan status sebagai MBR.

Sementara bagi pekerja sektor nonformal, penerima program mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar penentuan penerima program sertipikasi MBR.

“Syarat mendapat program ini, yaitu bagi pekerja sektor formal itu sesuai dengan Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025,” kata Dalu. “Bagi sektor non-formal itu masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, DTSEN.”

Dalu menyampaikan program tersebut dalam konferensi pers di Badan Komunikasi Pemerintah RI, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan program prioritas pemerintah mengenai KIP Kuliah.

google-preference
Kata Kunci / Tags

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....