RRI.CO.ID, Surabaya – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mulai menerapkan transformasi pelayanan pertanahan. Langkah itu bertujuan mempercepat pelayanan dan meningkatkan kepastian bagi masyarakat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, mengatakan transformasi pelayanan menjadi fokus pada semester ini. Menurutnya, pelayanan harus menempatkan masyarakat sebagai prioritas utama.

“Kita memasuki periode transformasi pelayanan dan transformasi organisasi,” kata Nusron di Surabaya, Sabtu, 18 Juli 2026. “Pemohon atau rakyat harus menjadi pihak yang kita layani.”

Nusron mengatakan transformasi pelayanan bertumpu pada tiga aspek. Ketiga aspek tersebut meliputi organisasi, tata laksana, dan sumber daya manusia.

Pada aspek organisasi, ATR/BPN akan mengubah struktur kantor pertanahan menjadi berbasis wilayah. Perubahan itu diharapkan memudahkan pengukuran kinerja dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Di bidang pelayanan, ATR/BPN menerapkan prinsip first in, first out. Berkas yang masuk lebih dahulu akan diproses lebih dahulu sesuai urutan.

Kementerian juga menerapkan sistem pengukuran terjadwal untuk memberi kepastian waktu pelayanan. Selain itu, layanan peralihan hak ditargetkan selesai paling lama 10 hari.

Menurut Nusron, penguatan sumber daya manusia menjadi bagian penting transformasi. Seluruh pegawai akan mengikuti pelatihan manajemen risiko dan diminta menjaga integritas.

“Kalau Saudara ingin selamat menjadi pejabat, ikuti aturan, jangan ikuti perasaan,” ujar Nusron.