RRI.CO.ID, Jayapura - Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar, menyampaikan kebijakan penyaluran zakat. Ia menegaskan belum ada kebijakan penyaluran zakat terkait program Makan Bergizi Gratis.

Thobib memastikan zakat tetap disalurkan sesuai syariat Islam dan tidak dialihkan untuk kepentingan di luar ketentuan agama. Yakni zakat yang dihimpun disalurkan, pada delapan ashnaf (golongan) sebagaimana diatur dalam Surat Al-Taubah ayat 60.

Delapan ashnaf tersebut meliputi fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, serta ibnu sabil sesuai syariat. Setiap golongan memiliki kriteria jelas, sehingga penyaluran zakat tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau menyimpang.

“Tidak ada kebijakan zakat untuk MBG, kami pastikan penyaluran zakat dilakukan sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam tata kelola zakat nasional,” katanya di Jakarta, Jumat (20 Februari 2026).

Ia mengatakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengaturan zakat wajib diberikan kepada mustahik sesuai ketentuan Islam. Distribusi zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan pemerataan, keadilan, serta aspek kewilayahan nasional.

“Zakat adalah amanah umat yang harus dijaga dan disalurkan sesuai ketentuan syariat. Hak para mustahik adalah prioritas dalam setiap kebijakan pengelolaan dana zakat,” ucapnya.

Thobib juga menegaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Yaitu melalui lembaga resmi, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ).

“Saya mengajak masyarakat menyalurkan zakatnya pada lembaga pengelola zakat yang berizin resmi dari pemerintah, baik Baznas maupun LAZ. Untuk akuntabilitas, kinerja mereka juga diaudit oleh auditor independen secara berkala,” kata Thobib.