RRI.CO.ID, Jayapura - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua bersama pemerintah daerah dan unsur Forkopimda menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kota Jayapura.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi pengendalian inflasi sekaligus mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono dalam pemaparannya mengatakan, inflasi di wilayah Papua pada Februari 2026 secara umum dipicu oleh terbatasnya pasokan pangan lokal setelah momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru serta ketidakpastian cuaca.

“Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, sebagian besar provinsi di wilayah kerja Bank Indonesia Papua mengalami inflasi secara bulanan pada Februari 2026, kecuali Papua Tengah yang mencatat deflasi sebesar -0,03 persen,” ujar Warsono.

Dijelaskan, secara kelompok pengeluaran, inflasi terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau seiring meningkatnya permintaan di tengah keterbatasan pasokan pangan lokal. Selain itu, inflasi tahunan juga meningkat akibat tidak berlanjutnya kebijakan diskon tarif listrik yang sempat berlaku pada tahun sebelumnya serta pengaruh ketidakpastian global yang mendorong kenaikan harga emas perhiasan.

Warsono menambahkan, pertemuan HLM TPID dan TP2DD ini juga menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi sekaligus mempercepat digitalisasi sistem pembayaran di daerah.

“Melalui forum ini, kami memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas harga serta mendorong penggunaan sistem pembayaran digital di Papua,” kata Warsono.

Dikesempatan yang sama, WaliKota Jayapura, Abisai Rollo, menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat digitalisasi transaksi melalui integrasi ekosistem digital dan peningkatan volume transaksi non-tunai guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efisien.

Sementara itu, Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri menekankan pentingnya langkah strategis dalam pengendalian inflasi daerah, antara lain menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok, memperkuat koordinasi TPID, serta memperluas pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah di berbagai titik strategis.

“Kami terus mendorong penguatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui peningkatan sinergi penagihan pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen PKB, peningkatan kolaborasi pemerintah daerah dengan Bank Papua dalam penyediaan kanal pembayaran digital, serta perluasan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah,” tutur Mathius Fakhiri.

Gubernur berharap, kedepan, sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan semakin kuat untuk menjaga stabilitas inflasi sekaligus mempercepat transformasi digital ekonomi di Papua.

Sebagai bentuk komitmen bersama, dilakukan penandatanganan hasil HLM TPID dan TP2DD oleh Gubernur Papua, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Walikota Jayapura, Wakil Bupati Jayapura, dan Wakil Bupati Keerom