DJP: Pertumbuhan Ekonomi Papua dan Maluku Dorong Penerimaan Pajak

RRI.CO.ID, Jayapura - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua, Papua Barat dan Maluku (Papa Brama), Sekti Widihartanto, menyebut wilayah Papua Raya dan Maluku memiliki potensi ekonomi yang besar, meski karakteristik dan tantangan setiap daerah berbeda.

Menurut Sekti, perekonomian di wilayah kerja Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku ditopang sejumlah sektor utama, di antaranya pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, jasa, serta berbagai sumber daya alam lainnya.

"Secara umum perekonomian Papua Raya dan Maluku itu memiliki potensi yang besar, namun karakteristiknya memang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain." kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua, Papua Barat dan Maluku (Papa Brama), Sekti Widihartanto, dalam dialog interaktif RRI Jayapura pada Rabu (16 September 2026)

Ia mengatakan, potensi tersebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti kondisi geografis, konektivitas antarwilayah, biaya logistik, serta belum meratanya aktivitas ekonomi. Karena itu, penguatan hilirisasi, peningkatan konektivitas, dan pengembangan sektor produktif berbasis potensi lokal menjadi perhatian ke depan.

Dari sisi penerimaan negara, Sekti menjelaskan sejumlah sektor yang menopang penerimaan pajak di wilayah Papua, Papua Barat dan Maluku, antara lain instansi pemerintah, perdagangan, lembaga jasa keuangan dan perbankan, serta sektor-sektor yang memberikan nilai tambah bagi daerah.

"Pajak itu pada dasarnya merupakan cerminan dari aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Semakin hidup dan produktif perekonomian di suatu wilayah, tentunya potensi penerimaan pajak juga semakin besar." Pungkasnya.

Sekti menambahkan, penerimaan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi. Kebijakan perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas administrasi perpajakan juga menjadi faktor yang menentukan penerimaan pajak di wilayah kerja Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku.

Untuk itu, DJP terus memantau perkembangan aktivitas ekonomi sekaligus mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan dan basis pajak baru yang memiliki potensi untuk berkembang. Di sisi lain, administrasi perpajakan juga terus ditingkatkan agar pemungutan pajak dapat berjalan lebih efektif.

Menurut Sekti, pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan. Penerimaan pajak nantinya digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, hingga pendidikan.

"Memenuhi kewajiban perpajakan atau membayar pajak itu adalah bentuk kontribusi kita untuk membangun masa depan bersama. Pajak yang kami himpun nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan, mulai dari pembangunan, sarana kesehatan, dan pendidikan." katanya.

Sekti memastikan jajaran Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku, termasuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta KP2KP, siap memberikan pelayanan kepada masyarakat dan wajib pajak di wilayah kerjanya.

Dengan penguatan aktivitas ekonomi, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan dan administrasi perpajakan, DJP berharap potensi ekonomi di Papua Raya dan Maluku dapat semakin tercermin dalam penerimaan pajak sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan.