RRI.CO.ID, Jayapura – Pemerintah daerah diminta memaksimalkan program kampung nelayan dari pemerintah pusat yang didukung anggaran besar. Dukungan kabupaten dan kota dinilai menjadi faktor penentu agar program tersebut berjalan di lapangan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, Iman Djuniawal, mengatakan pelaksanaan program membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah daerah. “Ini butuh komitmen kuat dari pemerintah kabupaten-kota supaya program ini bisa berhasil,” kata Iman, Senin, 20 April 2026.

Ia menyebut kondisi fiskal saat ini cukup terbatas sehingga daerah perlu merespons program pusat. “Dengan adanya program dari pemerintah pusat, diharapkan ada respon balik dari daerah untuk mengambil program tersebut sehingga tidak hanya bergantung pada anggaran sendiri,” ujar dia

Menurutnya, pembangunan satu kampung nelayan membutuhkan anggaran besar jika menggunakan APBD. “Satu kampung nilainya sekitar Rp21,6 miliar, kalau tidak dimanfaatkan maka daerah harus menggunakan anggaran sendiri yang belum tentu bisa membangun dalam satu tahun,” ucap Iman lagi.

Ia menjelaskan, program kampung nelayan mencakup pembangunan dari hulu hingga hilir di tingkat kampung. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas nelayan dalam satu kawasan.

Selain sektor perikanan, pengembangan kampung nelayan juga membuka peluang aktivitas ekonomi lain di masyarakat. “Dengan adanya pusat kegiatan, akan muncul sentra kuliner sehingga bisa menambah pendapatan masyarakat di kampung,” kata ia.

Sementara itu Iman menyebut, dari data awal sekitar 121 kampung yang diusulkan, jumlah tersebut berkurang menjadi 90 proposal. “Setelah survei awal, tersisa kurang lebih 86 kampung nelayan yang dinilai siap untuk masuk tahap berikutnya,” kata Iman menambahkan.

Ia mengatakan, saat ini usulan tersebut telah masuk tahap detail engineering design (DED) oleh tim pusat. “Tim dari pusat sudah mulai turun melihat lokasi dan memetakan model pembangunan yang akan diterapkan,” ujarnya.

Papua sendiri mendapat alokasi 200 kuota kampung nelayan Merah Putih pada 2026 setelah sebelumnya tidak memperoleh jatah pada 2025. Kuota tersebut diperebutkan bersama provinsi lain di Tanah Papua melalui mekanisme usulan daerah dan seleksi pusat.