Sampaikan Nota Keuangan RAPBD 2027, Gubernur :OPD Fokus, Efektif, Efisien, Berdampak

RRI.CO.ID, Jambi – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menegaskan sejumlah pesan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi agar terus melakukan inovasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja, serta proaktif mencari sumber pembiayaan inovatif dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat.

Selain itu, Gubernur meminta seluruh OPD mengubah pola pikir dari sekadar mengejar tingginya serapan anggaran menjadi berorientasi pada hasil kerja yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Gubernur Al Haris saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027. Rapat berlangsung di Ruang Utama Sidang Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin 5 Oktober 2026.

Dalam penyampaiannya, Gubernur Al Haris mengatakan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027 disusun berdasarkan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dengan tetap mengedepankan prinsip realistis, kredibel, dan berkelanjutan di tengah keterbatasan fiskal serta kewajiban mandatory spending.

“Penyusunan RAPBD 2027 berpedoman pada tiga kebijakan utama, yaitu pendapatan daerah untuk mendukung ruang gerak perekonomian; belanja yang berkualitas, produktif dan prioritas untuk ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan berkelanjutan; serta pembiayaan untuk memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko defisit,” tutur Al Haris.

Ia menjelaskan, pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 ditargetkan sebesar Rp3,95 triliun, meningkat Rp195,06 miliar atau 5,19 persen dibandingkan APBD Murni 2026.

Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp2,054 triliun atau 51,97 persen, meningkat 5,62 persen. Kontribusi terbesar PAD berasal dari pajak daerah yang ditargetkan sebesar Rp1,68 triliun.

Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat ditargetkan sebesar Rp1,89 triliun atau 47,97 persen, meningkat 5,08 persen. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp1,92 miliar, mengalami penurunan seiring berakhirnya program hibah BioCF ISFL.

Untuk belanja daerah, pemerintah provinsi merencanakan anggaran sebesar Rp4,021 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp2,87 triliun atau 71,42 persen, belanja modal Rp437,30 miliar atau 10,87 persen, belanja tidak terduga Rp31,73 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp680,15 miliar.

Dengan struktur pendapatan dan belanja tersebut, RAPBD 2027 mengalami defisit sebesar Rp68,45 miliar. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp68,60 miliar.

Usai rapat paripurna, Gubernur Al Haris mengatakan penyampaian Nota Pengantar Rancangan APBD Murni 2027 merupakan tahapan awal untuk selanjutnya dilakukan pembahasan bersama DPRD Provinsi Jambi.

“Pada hari ini kami menyampaikan Nota Pengantar Rancangan APBD Murni 2027. Tentu kami mencoba bagaimana memberikan usulan kepada Dewan, agar kiranya Dewan bisa membahas dengan tim anggaran kami bersama tim anggaran Dewan,” tutur Al Haris.

Menurutnya, seluruh program yang dituangkan dalam R-APBD 2027 telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi. Penyelarasan tersebut dilakukan agar program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat direalisasikan secara bertahap melalui APBD.

“Sehingga setiap item, program-program yang ada di RPJMD kita itu bisa diwujudkan dalam rancangan APBD 2027,” tuturnya.

Al Haris juga menegaskan bahwa penyusunan APBD 2027 tetap berada dalam kerangka efisiensi anggaran. Meski terdapat peningkatan dibandingkan APBD Murni 2026, kondisi fiskal daerah masih menuntut pemerintah untuk mengelola anggaran secara selektif dan terukur.

“Dengan catatan bahwa kita masih dalam kondisi efisiensi. Walaupun ada kenaikan sedikit APBD kami, tapi itu masih dalam konteks efisiensi. Karena dulu APBD kita sampai Rp5 triliun lebih, sekarang ini hanya Rp4 triliun,” katanya.

Karena itu, Gubernur berharap pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD dapat berjalan optimal dan menghasilkan struktur anggaran yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Inilah yang akan kami coba atur bersama dengan Dewan, sehingga sedemikian rupa, sehingga tepat sasaran, terukur dan berdampak untuk masyarakat,” kata Al Haris.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris juga menyerahkan secara simbolis buku Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027 kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz Fattah.