Pendataan SE 2026 untuk Wilayah Pedalaman Gunakan Mekanisme Khusus

RRI.CO.ID,Jambi- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi menyiapkan tim khusus untuk melakukan pendataan di wilayah-wilayah pedalaman dan kawasan yang sulit dijangkau dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Langkah ini dilakukan agar seluruh aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk di daerah terpencil, dapat tercatat secara menyeluruh.

Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adha, mengatakan pendataan di wilayah pedalaman akan dilakukan melalui mekanisme khusus dengan melibatkan petugas BPS yang didampingi masyarakat setempat sebagai penunjuk jalan.

"Kita akan melakukan pendataan khusus melalui kunjungan ke wilayah pedalaman. Petugas akan bekerja sama dengan masyarakat setempat, termasuk di kawasan Lembah Masurai dan Sungai Tebal. Untuk daerah-daerah tersebut kami menyiapkan petugas khusus," kata Aidil Adha usai pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Kantor BPS Provinsi Jambi, Katanya, Rabu 1 Juli 2026.

Menurutnya, tim yang diterjunkan ke wilayah pedalaman tidak termasuk dalam 467 petugas lapangan yang telah disiapkan untuk pelaksanaan sensus secara umum.

"Petugas ini tidak termasuk dalam 467 petugas yang sudah ditugaskan. Mereka berasal dari pegawai kantor dan akan didampingi penunjuk jalan dari masyarakat setempat sehingga seluruh wilayah tetap dapat didata," ujarnya.

Aidil menjelaskan, pendataan di kawasan pedalaman memiliki tantangan tersendiri karena kondisi geografis yang cukup berat dan jarak antar rumah penduduk yang berjauhan.

"Untuk wilayah seperti Lembah Masurai memang memerlukan penanganan khusus karena aksesnya jauh dan jarak antar rumah penduduk cukup berjauhan. Berdasarkan hasil pendataan sebelumnya, jumlah penduduk di kawasan tersebut mencapai sekitar 4.000 hingga 5.000 orang," jelasnya.

Ia menambahkan, kuesioner yang digunakan untuk masyarakat pedalaman juga disesuaikan dengan karakteristik wilayah tersebut. Pendataan lebih difokuskan pada aktivitas ekonomi masyarakat, bukan pada informasi kepemilikan harta atau data pribadi.

"Kuesionernya berbeda. Yang didata adalah aktivitas atau kapasitas ekonominya, bukan menanyakan harta dan sebagainya. Tujuan utama kami adalah memperoleh gambaran kegiatan ekonomi masyarakat," katanya.