RRI.CO.ID,Jambi-Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Dr.Sonny Harry Budiutomo Harmadi,SE,ME secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026, di Kantor BPS Provinsi Jambi, Jum'at, 26 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Wakil Kepala BPS RI Sonny menjelaskan Pencanangan SE 2026 dilakukan untuk memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh petugas yang bertugas di lapangan.

"Hari ini kita melakukan pencanangan Sensus Ekonomi 2026. Walaupun petugas sudah bekerja mulai 15 Juni, tetapi dengan kehadiran Pak Gubernur dan saya yang mencanangkan secara resmi, ini akan memberikan semangat bagi para petugas di lapangan. Ini merupakan kegiatan rutin negara yang dilakukan setiap 10 tahun sekali," ujar Sonny kepada awak media usai kegiatan pencanangan.

Ia menjelaskan Sensus Ekonomi memang dijadwalkan berlangsung pada tahun yang berakhiran angka enam dan dilaksanakan pada pertengahan tahun.

"Sensus Ekonomi dilakukan 10 tahun sekali dan dilaksanakan pertengahan tahun, bahkan pada saat yang bersamaan, Malaysia juga sedang melaksanakan sensus ekonomi. Secara umum, kantor statistik di berbagai negara melaksanakan tiga sensus besar, yakni Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, dan Sensus Ekonomi," katanya.

Sonny menegaskan bahwa hasil sensus menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Untuk itu pemerintah membutuhkan data yang valid sebagai dasar pengambilan keputusan.

"Pemerintah dalam menyusun kebijakan harus berbasis data. Presiden juga selalu menyampaikan bahwa pengambilan kebijakan harus berdasarkan data. Kalau hanya berdasarkan perkiraan, tentu dampaknya tidak akan optimal," tegasnya.

Sonny juga memastikan seluruh informasi yang dikumpulkan BPS dijamin kerahasiaannya sesuai standar statistik resmi internasional.

"Kami memastikan pendataan yang dilakukan BPS benar-benar bersifat rahasia. Ketika ada pertanyaan yang sifatnya pribadi, tidak boleh ada pihak lain yang mendengarkan. Data yang kami publikasikan bukan data individual, melainkan data agregat yang sudah dihilangkan identitas respondennya. Itu merupakan standar kerja kami yang mengacu pada sepuluh prinsip fundamental statistik resmi," jelasnya.

Lebih lanjut, Sonny mengatakan Sensus Ekonomi 2026 akan memotret secara menyeluruh aktivitas ekonomi di Indonesia. Pendataan tersebut mencakup berbagai informasi penting, mulai dari biaya produksi hingga tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Tujuannya pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, termasuk menjangkau pelaku usaha yang selama ini belum tersentuh program bantuan.

"Melalui Sensus Ekonomi ini kita akan mendata seluruh aktivitas ekonomi secara lengkap. Kita akan mengetahui tantangan yang dihadapi pelaku usaha sehingga menjadi dasar bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam menyusun kebijakan. Pemerintah daerah juga akan memperoleh manfaat yang sangat besar tanpa harus menggunakan APBD," ujarnya.

Sonny menambahkan, pendataan akan menjangkau seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali, termasuk masyarakat di wilayah adat dan komunitas terpencil. Untuk menjamin kualitas data, BPS telah menyiapkan petugas melalui pelatihan berjenjang mulai dari instruktur utama hingga petugas lapangan yang juga akan diawasi oleh pengawas lapangan.

"Petugas kami sudah dilatih secara berjenjang, mulai dari instruktur utama, instruktur nasional, instruktur daerah hingga petugas lapangan. Mereka juga akan diawasi oleh pengawas lapangan. Namun, keberhasilan sensus ini bukan hanya tugas BPS. Peran pemerintah daerah sangat luar biasa karena sensus adalah milik kita bersama," pungkasnya.