RRI.CO.ID, Jambi - Pemerintah Kota Jambi bersama DPRD Kota Jambi menjadikan jaminan sosial sebagai instrumen utama untuk menekan potensi lonjakan angka kemiskinan akibat kecelakaan kerja. Langkah konkret ini diwujudkan melalui perluasan subsidi iuran dengan menyalurkan tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan gratis bagi pekerja sektor informal.

Strategi ini sengaja membidik kelompok masyarakat yang paling rawan guncangan ekonomi saat tertimpa musibah di lapangan. Mulai dari pengemudi ojek online, ojek pangkalan, pelaku UMKM, marbot masjid, pengurus RT, hingga petugas garis depan kebersihan seperti operator OPBM kini telah dilindungi oleh negara.

Wali Kota Jambi, Maulana, menjelaskan bahwa jaminan sosial ini berfungsi sebagai bantalan ekonomi. Dengan adanya subsidi ini, ketika pekerja informal mengalami risiko di lapangan, keluarga yang ditinggalkan tidak langsung jatuh miskin karena seluruh biaya pengobatan telah dialihkan ke sistem jaminan.

“Kalau terjadi kecelakaan kerja, seluruh pembiayaan ditanggung. Kita tidak ingin musibah kecelakaan kerja justru menambah beban ekonomi keluarga dan mendorong meningkatnya angka kemiskinan,” tegas Maulana, Senin, 25 Mei 2026.

Hingga pertengahan tahun ini, intervensi anggaran dari Pemkot Jambi berhasil mendongkrak jumlah warga rentan yang terlindungi hingga menembus angka sebelas ribu orang. Jumlah tersebut diklaim melesat hampir seratus persen dibandingkan periode sebelumnya.

Perluasan sasaran ini dinilai sebagai lompatan besar, di mana perlindungan tidak lagi berpusat pada pekerja formal, melainkan menyisir hingga ke profesi marjinal seperti marbot masjid dan pemilah sampah yang selama ini luput dari perhatian jaminan kesehatan kerja.

Pemkot dan DPRD Kota Jambi memastikan komitmen anggaran untuk program perlindungan jaminan sosial ini akan terus ditambah secara berkala, guna memastikan target nihil kemiskinan ekstrem di Kota Jambi dapat tercapai melalui perlindungan kerja yang layak dan berkelanjutan.