RRI.CO.ID, Jambi - Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi menekankan pentingnya pemerataan pendidikan inklusif di seluruh daerah dengan mendorong pemerintah kabupaten dan kota menyediakan minimal satu sekolah inklusif di setiap kecamatan pada seluruh jenjang pendidikan.

Kebijakan ini dinilai penting untuk menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Provinsi Jambi, sekaligus memastikan tidak ada diskriminasi dalam akses pendidikan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Jambi, Sukiman, menegaskan bahwa seluruh satuan pendidikan harus membuka ruang yang sama bagi peserta didik penyandang disabilitas.

Menurutnya, penyelenggaraan sekolah inklusif membutuhkan kesiapan sarana dan prasarana pendukung, mulai dari ketersediaan guru pendamping khusus hingga fasilitas ramah disabilitas seperti akses jalan yang memadai, ruang belajar yang mudah dijangkau, serta toilet sesuai standar.

“Tidak boleh ada sekolah yang menolak peserta didik penyandang disabilitas. Pendidikan adalah hak semua warga negara, sehingga pemerintah daerah harus memastikan layanan pendidikan inklusif tersedia secara merata,” kata Sukiman, Jum’at 08 Mei 2026.

Ia mengakui pemenuhan fasilitas pendukung tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit serta komitmen kuat dari pemerintah daerah. Karena itu, pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap dengan menetapkan prioritas sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah.

Sukiman menambahkan, pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup untuk menjalankan program pendidikan inklusif. Namun implementasinya membutuhkan koordinasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, satuan pendidikan, hingga masyarakat.

“Kami berharap evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif terus dilakukan agar sekolah-sekolah di Jambi semakin siap memberikan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi,” tambahnya.