RRI.CO.ID, Jambi - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan Provinsi Jambi pada Februari 2026 sebesar 4,59 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 110,62. Angka ini menunjukkan kenaikan dibanding Februari 2025 yang tercatat sebesar 0,27 persen.

Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adha, dalam rilis resmi, Senin 2 Februari 2026, menyampaikan bahwa inflasi tertinggi terjadi di Bungo sebesar 6,46 persen dengan IHK 112,34.

Sementara inflasi terendah terjadi di Kota Jambi sebesar 4,37 persen dengan IHK 109,72. Kabupaten Kerinci tercatat mengalami inflasi 4,48 persen dengan IHK 112,91.

“Secara umum inflasi terjadi karena kenaikan harga pada sembilan kelompok pengeluaran,” ujarnya.

Kelompok yang mengalami kenaikan tertinggi adalah Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 17,91 persen, disusul Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 12,38 persen.

Sementara kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami inflasi 3,00 persen. Komoditas yang dominan menyumbang inflasi tahunan antara lain tarif listrik, emas perhiasan, daging ayam ras, petai, sigaret kretek mesin (SKM), nasi dengan lauk, tomat, hingga angkutan udara. Secara bulanan, Provinsi Jambi pada Februari 2026 mengalami inflasi sebesar 0,58 persen. Sedangkan tingkat inflasi tahun kalender tercatat 0,11 persen.

Ia menjelaskan, pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, komoditas yang paling besar menyumbang inflasi adalah daging ayam ras, petai, dan rokok. Sementara dari sisi perumahan, lonjakan tarif listrik menjadi penyumbang utama inflasi.

“Untuk Muaro Bungo yang inflasinya di atas enam persen, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan tarif listrik memberi andil cukup besar,” jelasnya.

BPS mencatat, seluruh wilayah cakupan IHK di Provinsi Jambi mengalami inflasi bulanan. Kabupaten Kerinci mencatat inflasi m-to-m tertinggi sebesar 1,07 persen, disusul Bungo 0,93 persen, dan Kota Jambi 0,38 persen.

Dengan capaian inflasi tahunan 4,59 persen, kondisi harga di Jambi masih berada di atas rata-rata tahun sebelumnya. BPS mengimbau pemerintah daerah untuk terus memperkuat pengendalian harga, terutama pada komoditas pangan dan energi yang berkontribusi besar terhadap inflasi.