RRI. CO. ID, Jambi - Upaya penyelesaian status bangunan mangkrak di lingkungan Asrama Haji Jambi menemui titik terang. Pada Senin 26 Januari siang, jajaran pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Jambi melakukan pertemuan strategis dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi.

Pertemuan yang berlangsung dari pukul 14.00 hingga 15.00 WIB ini diinisiasi oleh Anggota DPR RI Dapil Jambi, H. Bakri, yang turut hadir mengawal jalannya diskusi demi menyelamatkan aset negara tersebut.

Rombongan Kemenhaj dipimpin oleh Kepala Kanwil Wahyudi Abdul Wahab didampingi Kepala Bagian Tata Usaha Yan Apriadi, serta Kepala Bidang terkait. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Mardiyanto Arif Rakhmadi, di ruang kerja nya.

Tak hanya unsur Kemenhaj dan BPKP, pertemuan ini juga menghadirkan tim teknis lengkap, yakni perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jambi serta Tim Teknis dari Universitas Jambi (UNJA).

Agenda utama pertemuan ini membahas langkah konkret penyelesaian pembangunan Gedung Asrama Haji yang sempat terhenti (mangkrak). Kehadiran H. Bakri selaku wakil rakyat menegaskan komitmen legislatif agar fasilitas pelayanan haji tersebut dapat segera difungsikan dan tidak menjadi temuan hukum di kemudian hari.

"Kami duduk satu meja hari ini—Kemenhaj sebagai user, BPKP sebagai auditor pengawas, serta Dinas PU dan Tim Teknis Unja sebagai ahli konstruksi—untuk mencari solusi hukum dan teknis. Kita ingin gedung ini segera bisa dilanjutkan pembangunannya sesuai aturan yang berlaku agar bermanfaat bagi jemaah haji Jambi," ujar Kakanwil.

Kepala Perwakilan BPKP Jambi, Mardiyanto Arif Rakhmadi, menyambut baik inisiatif konsultasi ini. Menurutnya, pendampingan BPKP diperlukan untuk memastikan akuntabilitas anggaran dalam proses lanjutan pembangunan, mengingat status bangunan yang sempat terhenti memerlukan audit dan tinjauan teknis mendalam.

Tim Teknis UNJA dan Dinas PU dalam kesempatan tersebut juga memaparkan kondisi eksisting bangunan untuk menentukan kelayakan struktur sebelum pengerjaan dilanjutkan.

Dengan adanya "lampu hijau" dan arahan dari BPKP serta dukungan politik dari DPR RI, Kemenhaj Jambi optimis kelanjutan pembangunan gedung asrama haji ini dapat segera direalisasikan untuk meningkatkan kualitas layanan jemaah di masa mendatang.